KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    18 April 2002

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 15/PJ.51/2002

                        TENTANG

              PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2002, 
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/KMK.03/2002 DAN
            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-219/PJ./2002

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan fotokopi :
1.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 TAHUN 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
    Nomor 145 TAHUN 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan 
    Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
2.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.03/2002 tanggal 15 April 2002 tentang Perubahan Kedua 
    Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang 
    Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; 
    dan
3.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 219/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 tentang Pengenaan 
    Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang 
    Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah :
1.  Penetapan batasan harga (treshold) pada beberapa kelompok barang atau jenis barang yang semula 
    tidak diberikan batasan harga (treshold), antara lain:
    a.  Perlengkapan memancing berupa joran dan penggulung tali kail, dengan nilai impor atau harga 
        jual Rp. 500.000,- atau lebih per buah.

    b.  Kamera fotografi (selain kamera sinematografi), kamera digital; aparat cahaya kilat fotografi 
        dan lampu cahaya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 200.000,- atau lebih per buah;

    c.  Pesawat penerima siaran radio, dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara 
        maupun tidak, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- atau lebih per buah;

    d.  Antena dan reflektor antena dari segala jenis, selain yang digunakan untuk keperluan 
        penyiaran radio atau televisi, usaha jasa telekomunikasi, dan yang digunakan untuk alat 
        radar, alat radio pembantu navigasi dan alat radio kendali jarak jauh, penerima siaran radio 
        atau televisi dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- atau lebih per set atau unit.

    e.  Pesawat elektromekanik untuk keperluan rumah tangga dengan motor listrik terpasang 
        didalamnya (misalnya: penghisap debu), dengan nilai impor atau harga jual Rp. 200.000,- 
        atau lebih per buah.

    f.  Minyak wangi dan cairan pewangi berupa eau de cologne atau sejenisnya untuk penjualan 
        eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000,- atau lebih per ml.

    g.  Barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan, yaitu: pelana termasuk perlengkapannya, 
        dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- atau lebih per buah.

2.  Penyesuaian batasan harga (treshold) pada beberapa jenis barang atau kelompok barang yang 
    sebelumnya telah diberikan batasan harga (treshold), seperti:
    a.  Produk kecantikan atau rias, misalnya: preparat rias mata yang semula diberikan treshold: 
        Rp. 20.000,- atau lebih per set empat warna atau Rp. 5.000,- atau lebih per set satu warna, 
        diubah menjadi Rp. 15.000,- atau lebih per batang atau Rp. 3.000,- atau lebih per ml. Atau 
        per gram.

    b.  Apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya, yang semula diberikan treshold: luas 
        bangunan 150 m2 atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp. 3 juta/m2 atau lebih, 
        diubah menjadi dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih atau dengan harga jual 
        bangunannya Rp. 4 juta/m2 atau lebih.

    c.  Barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan, yaitu: pakaian dan perlengkapan pakaian yang 
        semula diberikan treshold Rp. 300.000,- atau lebih perbuah, diubah menjadi Rp. 600.000,- 
        atau lebih per stel atau Rp. 300.000,- atau lebih per potong.

    d.  Alas kaki yang semula diberikan treshold Rp. 500.000,- atau lebih per pasang, diubah menjadi 
        Rp. 1.000.000,- atau lebih per pasang.

    e.  Alat makan, alat dapur, barang rumah tangga lainnya dan barang rias, yang semula diberikan 
        treshold Rp. 100.000,- atau lebih per unit atau satuan, diubah menjadi Rp. 500.000,- atau lebih 
        per unit atau satuan

    f.  Barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, yaitu:
        1)  Tempat duduk, perabot rumah lainnya yang semula diberikan treshold 
            Rp. 15.000.000,- atau lebih per set atau Rp. 2.000.000,- atau lebih per unit atau 
            satuan, diubah menjadi Rp. 2.000.000 atau lebih per unit atau satuan saja.
        2)  Kasur yang semula diberikan treshold Rp. 1.000.000,- atau lebih per m2 per unit atau 
            Rp. 1.500.000,- atau lebih per m2 per set, diubah menjadi Rp. 2.000.000,-   atau lebih 
            per m2 per unit.

    g.  Barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu 
        tepi jalan, yaitu ubin, batu monumen dan bentuk lainnya selain yang merupakan karya seni 
        (misalnya: patung), yang semula diberikan treshold Rp. 100.000,- atau lebih per m2, diubah 
        menjadi Rp. 200.000,- atau lebih per m2 atau Rp. 1.000.000,- atau lebih per m3.

3.  Penghapusan beberapa jenis barang tertentu dari pengenaan PPn BM :
    a.  Barang yang tidak dikonsumsi langsung atau merupakan barang antara untuk kegiatan 
        produksi, serta merupakan barang modal untuk kegiatan menghasilkan, antara lain:
        1)  Air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, 
            mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma 
            maupun tidak, yang tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
        2)  Mesin jual barang otomatis dan mesin penukar uang
        3)  Mesin imla.
        4)  Pesawat perekam pita maknetik dan alat perekam suara lainnya, disatukan atau tidak 
            dengan alat reproduksi suara yang dipergunakan untuk usaha jasa telekomunikasi 
            dan penyiaran radio atau televisi.
        5)  Alat rekam atau reproduksi gambar, disatukan dengan video tuner maupun tidak yang 
            digunakan untuk industri rekaman, penyiaran radio dan televisi, dan sinematografi.
        6)  Antena dan reflektor antena dari segala jenis; yang digunakan untuk keperluan 
            penyiaran radio atau televisi, usaha jasa telekomunikasi, dan yang digunakan untuk 
            alat radar, alat radio pembantu navigasi dan alat radio kendali jarak jauh.
        7)  Kotak arloji, kotak lonceng, tali arloji, pengikat arloji dan gelang arloji, atau 
            bagiannya, dari logam mulia atau logam yang dilapisi logam mulia.
        8)  Barang Permainan untuk taman hiburan.

    b.  Barang yang telah dikonsumsi secara umum dan oleh segala lapisan masyarakat atau sudah 
        dapat dikategorikan bukan sebagai barang mewah, antara lain:
        1)  Permadani dan tekstil penutup lantai terbuat dari serat kelapa
        2)  Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel 
            tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring 
            pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacamnya dari besi  atau baja 
            jenis portable.
        3)  Alat cukur, alat pangkas dan alat penghilang rambut dengan motor listrik terpasang 
            didalamnya.
        4)  Lemari es dari tipe rumah tangga dengan kapasitas sampai dengan 50 liter (umumnya 
            untuk hotel).
        5)  Mesin pendingin udara dengan kapasitas pendingin sampai dengan Ãƒâ€šÃ‚Â½ PK.
        6)  Penggiling dan pengaduk makanan, pesawat peras buah-buahan atau sayuran 
            (misalnya: Mixer dan Juicer).

    c.  Barang yang merupakan karya seni yaitu barang-barang yang terbuat dari bahan apapun 
        yang merupakan hasil karya seni (misalnya: patung), tidak dikenakan PPn BM.
        Yang dimaksud dengan hasil karya seni adalah barang asli yang tidak dibuat, diproduksi, atau 
        direproduksi secara masal. Sebagai pedoman, barang-barang yang merupakan hasil karya 
        seni diklasifikasikan pada Bab 97 Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

4.  Pengenaan PPn BM terhadap beberapa jenis barang baru, antara lain :
    a.  Mainan anak-anak beroda yang dapat dinaiki yang digerakkan dengan tenaga baterei
    b.  Rumah kantor dan rumah toko yang luas bangunannya 400 m2 atau lebih atau dengan harga 
        jual bangunannya Rp. 3 juta/m2 atau lebih tidak termasuk nilai tanahnya.

5.  Terhadap jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikecualikan dari pengenaan PPn BM 
    harus dilakukan pengawasan sehingga apabila ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula 
    maka PPn BM yang semula dikecualikan menjadi terutang ditambah dengan sanksi sesuai dengan 
    ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh Pesawat Udara yang semula digunakan sebagai angkutan 
    umum ternyata kemudian dialihkan penggunaannya sebagai angkutan untuk pribadi

Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
</code>