KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                              2 Desember 2004

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 991/PJ.53/2004

                             TENTANG

        PERLAKUAN PPN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BERUPA AQUATABS
           UNTUK DIBERIKAN SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxx tanggal 1 April 2004 dan nomor xxx tanggal 12 April 2004 hal
Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB), dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat-surat tersebut beserta lampirannya antara lain dikemukakan bahwa :
    a.  Palang Merah Indonesia (PMI) memperoleh bantuan kemanusiaan dari Federasi Palang Merah
        dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC) berupa aquatabs sebanyak 1.540.000 tablet (110
        karton), yang akan digunakan untuk menanggulangi bencana paska banjir dan akan diberikan
        secara cuma-cuma kepada masyarakat korban banjir.
    b.  Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular
        dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan, dalam suratnya nomor xxx tanggal 25
        Maret 2004 hal Rekomendasi Aquatabs, mendukung adanya barang bantuan berupa aquatabs 
        untuk membantu pengungsi korban bencana, serta menyatakan bahwa aquatabs merupakan 
        disinfektan air yang sangat efektif untuk membantu penyediaan air yang aman bagi 
        masyarakat yang tertimpa bencana dan dalam pengungsian, dan aquatabs telah lama
        digunakan dalam penanggulangan penularan penyakit melalui air.
    c.  Dalam dokumen-dokumen impor antara lain :
        1)  AWB Delivery Order nomor 708743 tanggal 26 Maret 2004, AWB nomor 18020497304 
            tanggal 24 Februari 2004, invoice nomor 04/111 tanggal 23 Februari 2004, dan 
            Certificate of Origin nomor 351987 tanggal 24 Februari 2004; dan
        2)  AWB Delivery Order nomor 708742 tanggal 26 Maret 2004, AWB nomor 18020497433 
            tanggal 27 Februari 2004, dan invoice nomor 04/125 tanggal 27 Februari 2004;
            identitas penerima barang yang dicantumkan adalah Perwakilan IFRC di Indonesia.
    d.  Saudara mohon agar PPN yang terutang dalam rangka bantuan kemanusiaan tersebut dapat
        dibebaskan.

2.  Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
    Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
    dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai 
    dikenakan atas impor Barang Kena Pajak. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa Berbeda 
    dengan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut pada huruf a, maka siapapun yang memasukkan 
    Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka 
    kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.

3.  Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8
    Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
    Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun
    2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2002, menyatakan
    bahwa atas impor Barang Kena Pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean
    dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, Pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain
    berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai
    dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari
    Pungutan Bea Masuk, antara lain mengatur :
    a.  Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari
        pungutan Bea masuk tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 
        Barang Mewah berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
    b.  Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud
        dalam ayat (1), atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea
        Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
    c.  Pasal 2 ayat (3) huruf c menyatakan bahwa Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari
        pungutan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah barang kiriman hadiah
        untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.
    d.  Pasal 3 menyatakan bahwa tata cara dan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
        dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud Pasal 2 sepenuhnya
        dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

5.  Pasal 1 huruf f Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea
    Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan
    Kebudayaan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang kiriman hadiah untuk keperluan
    ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan adalah makanan, obat-obatan dan pakaian untuk 
    diberikan dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang memerlukan termasuk bantuan bencana 
    alam.

6.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 5, serta memperhatikan isi surat Saudara
    berikut lampirannya pada butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa atas impor aquatabs sebanyak
    1.540.000 tablet (110 karton) dari IFRC Switzerland untuk bantuan kemanusiaan dalam rangka
    penanggulangan pasca banjir yang akan dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang
    terkena musibah, Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
    terutang tidak dipungut sepanjang barang tersebut dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berdasarkan
    ketentuan perundang-undangan kepabeanan.

Demikian untuk dimaklumi.




a.n. Direktur Jenderal,
Direktur PPN dan PTLL,

ttd.

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664


Tembusan :
1.  Direktur Jenderal Pajak;
2.  Direktur Peraturan Perpajakan;
3.  Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai;
4.  Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi, Ditjen PPM-PL, Departemen Kesehatan.
</code>