KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   11 Maret 2003  

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 80/PJ.43/2003

                            TENTANG

          PERMOHONAN REKOMENDASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN 
                    BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 7 Pebruari 2003 perihal sebagaimana tersebut di 
atas, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1.  Dalam surat tersebut dikemukakan beberapa hal, sebagai berikut :
    a.  PT ABC telah memperoleh persetujuan rekomendasi dari Kepala Badan Koordinasi 
        Penanaman Modal (BKPM) Pusat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor 
        dan konsultasi di bidang sipil/industri, jasa perbaikan dan pemeliharaan mesin/peralatan 
        berteknologi tinggi serta perdagangan ekspor dan impor. Adapun lingkup jenis jasa yang 
        dikerjakan pada saat ini adalah pekerjaan perencanaan teknik konstruksi dan 
        pembangunannya, pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal termasuk perawatannya.

    b.  Menunjuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-107/PJ./2002 tanggal 28 Maret 
        2002 mengenai Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam 
        Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 
        sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, dimana 
        dalam lampiran II No. 3 dinyatakan bahwa jasa pelaksanaan konstruksi termasuk jasa 
        perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/
        telepon/air/gas/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang 
        lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan memiliki ijin sertifikasi sebagai pengusaha 
        konstruksi maka PPh Pasal 23 adalah 13 1/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

    c.  Pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 tentang Pelaksanaan 
        Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang mana pada 
        Nomor I.4 menyebutkan bahwa ijin usaha untuk badan usaha asing yang menyelenggarakan 
        usaha jasa konstruksi diberikan oleh pemerintah pusat (Departemen Permukiman dan 
        Prasarana Wilayah).

    d.  Dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum tanggal 23 Februari 
        1988 menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan SIUJK disampaikan 
        penegasannya bahwa bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dalam rangka 
        penanaman modal asing (PMA) tidak diperlukan SIUJK mengingat perusahaan PMA dan atau 
        yang sejenisnya tersebut ijin dan atau persetujuan usahanya telah diterbitkan oleh Kepala 
        Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    e.  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara mohon agar dapat diberikan ijin 
        rekomendasi untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 13 1/3% dari jumlah 
        bruto tidak termasuk PPN atas pekerjaan jasa maintenance atau perawatan sesuai dengan 
        aktivitas kegiatan kerja perusahaan Saudara pada saat ini.

2.  Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 
    Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara 
    lain diatur bahwa atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, 
    jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang 
    dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara 
    kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak 
    dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 
    15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.

3.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 TAHUN 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha 
    Jasa Konstruksi antara lain diatur:
    a.  Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha 
        tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi dikenakan PPh final apabila memenuhi kualifikasi 
        sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang 
        serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 
        rupiah).

    b.  Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha 
        tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 
        23 Undang-undang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah 
        badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi 
        sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai 
        pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn.

    c.  Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau 
        disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan ditetapkan sebagai berikut:
        -   2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa 
            pelaksanaan konstruksi;
        -   4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa 
            perencanaan konstruksi;
        -   4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa 
            pengawasan konstruksi;

4.  Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 
    tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) 
    Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 
    dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain diatur bahwa:
    a.  Jenis jasa lain tersebut antara lain adalah jasa pelaksanaan konstruksi, jasa perencanaan 
        konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/
        perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin,listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, 
        sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang 
        konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

    b.  Besarnya perkiraan penghasilan neto sehubungan imbalan jasa tersebut antara lain:
        -   jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 13 1/3%;
        -   jasa perencanaan konstruksi sebesar 26 2/3%;
        -   jasa pengawasan konstruksi sebesar 26 2/3%;
            dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

    c.  Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering 
        adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan 
        pengadaan material/barangnya.

    d.  Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

5.  Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa sepanjang PT ABC merupakan 
    perusahaan yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai ijin/sertifikasi 
    sebagai pengusaha konstruksi, maka:
    a.  Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT ABC dikenakan pemotongan PPh final 
        dengan tarif sebesar:
        -   13 1/3% x 15% atau 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi;
        -   26 2/3% x 15% atau 4% untuk jasa perencanaan konstruksi;
        -   26 2/3% x 15% atau 4% untuk jasa pengawasan konstruksi;
        dari jumlah bruto tidak termasuk PPN apabila memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil 
        berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang serta mempunyai nilai 
        pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

    b.  Atas penghasilan yang diterima PT ABC dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar:
        -   13 1/3% x 15% atau 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi;
        -   26 2/3% x 15% atau 4% untuk jasa perencanaan konstruksi;
        -   26 2/3% x 15% atau 4% untuk jasa pengawasan konstruksi;
        dari jumlah bruto tidak termasuk PPN apabila tidak memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil 
        berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan lembaga yang berwenang dan atau mempunyai nilai 
        pengadaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Demikian agar Saudara maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd

SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN
</code>