KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

----



 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-07/PJ/2017\\
\\
TENTANG

\\

PEDOMAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

DALAM RANGKA

PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



 


Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap institusi Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;

 

 

b.

bahwa dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme Pemeriksa Pajak sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=8e28c44c7e1bb849ce85affc38d326bb|**74 TAHUN 2011**]] tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52681);

 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=05a8f6355912b488f5e9b52cccef91a0|**17/PMK.03/2013**]] tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=591ff148368586200a766be403c1b5e0|**184/PMK.03/2015**]] tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=05a8f6355912b488f5e9b52cccef91a0|**17/PMK.03/2013**]] Tentang Tata Cara Pemeriksaan;

 

 

 

 

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.


 

 

 

 

 

\\
Pasal 1

 

 

(1)

Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diawali dengan pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

 

 

(2)

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

 

 

(3)

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan surat panggilan kepada Wajib Pajak.

 

 

(4)

Dengan disampaikannya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]].

 

 

 

 

 

 

\\
Pasal 2

 

 

(1)

Surat panggilan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) merupakan surat yang digunakan Pemeriksa Pajak untuk memanggil Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai prosedur awal Pemeriksaan Lapangan.

 

 

(2)

Surat panggilan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

 

 

 

a.

waktu, tempat, dan maksud dilaksanakannya pertemuan antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak; dan

 

 

 

b.

buku, catatan, dan dokumen yang harus dibawa oleh Wajib Pajak.

 

 

(3)

Waktu dilaksanakannya pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat panggilan, dengan mempertimbangkan lolcasi Wajib Pajak.

 

 

(4)

Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

\\
Pasal 3

 

 

(1)

Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  ayat (1) harus dihadiri oleh:

 

 

 

a.

wakil Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]], untuk Wajib Pajak Badan;

 

 

 

b.

orang pribadi yang bersangkutan, untuk Wajib Pajak orang pribadi;

 

 

 

c.

salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan, untuk warisan yang belum terbagi; atau

 

 

 

d.

wali atau pengampunya, untuk anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan.

 

 

(2)

Pertemuan antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak harus dilakukan:

 

 

 

a.

pada waktu dan tempat sesuai dengan surat panggilan; dan

 

 

 

b.

di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara (audio) dan gambar (visual).

 

 

(3)

Wajib Pajak yang menghadiri pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pihak lain.

 

 

(4)

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain pegawai atau konsultan pajak yang memahami kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

 

 

(5)

Dalam melaksanakan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus memenuhi permintaan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan Pemeriksa Pajak sebagaimana tercantum dalam surat panggilan.

 

 

 

 

 

 

\\
Pasal 4

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Pajak hadir sesuai dengan surat panggilan, Pemeriksa Pajak:

 

 

 

a.

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) kepada Wajib Pajak;

 

 

 

b.

memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan Pemeriksaan;

 

 

 

c.

menandatangani dokumen pakta integritas yang ditandatangani bersama antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan dan diketahui

 

 

 

 

Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan;

 

 

 

d.

melakukan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak yang diperiksa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]], yang paling sedikit harus meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:

 

 

 

 

1)

identitas Wajib Pajak yang dimintai keterangan;

 

 

 

 

2)

proses bisnis Wajib Pajak;

 

 

 

 

3)

pembukuan atau pencatatan yang dilakukan Wajib Pajak termasuk dokumentasinya;

 

 

 

 

4)

informasi mengenai pelanggan dan supplier utama Wajib Pajak;

 

 

 

 

5)

transaksi-transaksi yang bersifat khusus; atau

 

 

 

 

6)

klarifikasi terhadap data yang ditemukan Pemeriksa Pajak dengan data pada SPT,

 

 

 

 

dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemberian Keterangan; dan

 

 

 

e.

melaksanakan hal-hal lain sesuai dengan tata cara Pemeriksaan.

 

 

(2)

Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Berita Acara Pemberian Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

(3)

Berita Acara Pemberian Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi dasar bagi Pemeriksa Pajak untuk dapat melakukan pengujian di tempat Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

\\
Pasal 5

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir, Pemeriksa Pajak:

 

 

 

a.

membuat Berita Acara Ketidakhadiran yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak; dan

 

 

 

b.

melanjutkan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dengan melakukan pengujian di tempat Wajib Pajak.

 

 

(2)

Dalam hal Wajib Pajak hadir pada waktu yang tidak sesuai dengan surat panggilan dan tanpa melakukan konfirmasi sebelumnya dengan Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak dianggap tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

(3)

Berita Acara Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


 

 

 

 

 

 

\\
Pasal 6

 

 

(1)

Pengujian di tempat Wajib Pajak oleh Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan melalui surat tugas.

 

 

(2)

Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk:

 

 

 

a.

memastikan tata cara pemeriksaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

 

 

 

b.

memastikan Wajib Pajak dapat melaksanakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

dan

 

 

 

c.

memastikan Pemeriksaan terselenggara sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

 

(3)

Setelah melakukan tugas pendampingan, petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

\\
Pasal 7

 

 

Prosedur lebih lanjut pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini diatur dalam petunjuk teknis pemeriksaan lapangan.

 

 

 

 

 

\\
Pasal 8

 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2017

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

\\
 

ttd.

\\
 

KEN DWIJUGIASTEADI