KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                  7 Januari 2002

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 09/PJ.51/2002

                            TENTANG

               PERMASALAHAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 22 Nopember 2001 hal seperti tersebut pada pokok 
surat dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat, Saudara menanyakan : 
    a.  Pengertian ".... Yang diambil langsung dari sumbernya" menurut ketentuan Pasal 4A ayat 2 
        huruf a Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000.
    b.  Apakah barang-barang hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya kemudian 
        diimpor ke dalam daerah pabean termasuk dalam pengertian barang-barang yang tidak 
        dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4A ayat 2 huruf a 
        Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000?

2.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
    Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 
    Tahun 2000:
    a.  Pasal 4 huruf b menyatakan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena 
        Pajak
    b.  Penjelasan Pasal 4A ayat 2 huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang hasil 
        pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak 
        mentah (crude oil), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, bijih emas

3.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak 
    Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain diatur sebagai berikut:
    a.  Pasal 1 huruf a, bahwa kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
        adalah barang hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
    b.  Pasal 2, bahwa jenis barang hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya 
        sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah:
        1)  minyak mentah (crude oil);
        2)  gas bumi;
        3)  panas bumi;
        4)  pasir dan kerikil;
        5)  batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
        6)  bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta 
            bauksit.

4.  Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini ditegaskan bahwa:
    a.  Pajak Pertambahan nilai dikenakan atas impor barang yang merupakan Barang Kena Pajak.
    b.  Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya 
        sebagaimana dimaksud dalam butir 3, bukan Barang Kena Pajak sehingga atas impornya 
        tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

I MADE GDE ERATA
</code>