KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                   KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                    NOMOR 22 TAHUN 1997

                        TENTANG

              PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK 
  DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA 
            KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1996

                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa perlakuan berupa ditanggungnya oleh Pemerintah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas 
    Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu selama ini diberikan kepada PT. Multi Nitrotama 
    Kimia dirasakan sudah cukup memadai, dan oleh karenanya perlu ditinjau kembali agar dapat 
    memberikan kesempatan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk lebih mandiri dan sekaligus untuk 
    meningkatkan penerimaan Negara;
b.  bahwa oleh karena itu dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 18 
    Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa 
    Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
    terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 TAHUN 1996;

Mengingat :

1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
    dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan 
    Lembaran Negara Nomor 3566);
3.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak 
    Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
    Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran 
    Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
4.  Keputusan Presiden Nomor 18 TAHUN 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor 
    Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah 
    (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
    Keputusan Presiden Nomor 4 TAHUN 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37); 

                                  MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK 
DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA 
KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1996.


                        Pasal I

Mengubah ketentuan pada Pasal 1 dan Pasal 2 dalam Keputusan Presiden Nomor 18 TAHUN 1986 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak 
Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 33) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 TAHUN 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 
Nomor 37), sebagai berikut :

1.  Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

                        "Pasal 1

    Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor Barang Kena Pajak tertentu ditanggung Pemerintah, 
    yaitu :
    1.  Bahan baku untuk pembuatan uang kertas, uang logam, benda meterai, pita cukai, dan pita
        (sticker) Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pemerintah atau badan usaha yang 
        ditunjuk oleh Pemerintah;
    2.  Uang kertas, uang logam dan traveller's cheque;
    3.  Makanan ternak dan unggas dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak dan 
        unggas;
    4.  Emas batangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
    5.  Senjata, amunisi, alat angkutan di air, di bawah air dan di udara, kendaraan lapis baja, dan 
        kendaraan angkutan khusus lain untuk keperluan ABRI yang belum dibuat di dalam negeri;
    6.  Buku-buku ilmu pengetahuan yang belum diterbitkan di dalam negeri;
    7.  Alat perlengkapan kedokteran dan perawatan kesehatan yang digunakan langsung untuk 
        keperluan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah maupun swasta yang belum diproduksi di 
        dalam negeri serta tidak untuk diperdagangkan;
    8.  Alat kontrasepsi untuk keperluan Program Keluarga Berencana Nasional;
    9.  Mesin, peralatan, perangkat lunak, dan bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam 
        negeri yang dilakukan oleh dan untuk keperluan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara, 
        PT. PAL, PT. PINDAD dan PERUM DAHANA.
    10. Mesin, peralatan, perangkat lunak, dan bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam 
        negeri yang dilakukan untuk pembangunan kapal Caraka Jaya;
    11. Barang Kena Pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pembangunan nasional yang 
        ditetapkan oleh Menteri;
    12. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
    13. Perak dan bentuk butiran (granule) maupun dalam bentuk batangan;
    14. Kapal laut, kapal sungai, kapal danau, dan segala jenis kapal yang digunakan untuk kegiatan 
        usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, kapal penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, 
        dan kapal untuk menangkap ikan, tetapi tidak termasuk kapal pesiar perorangan."


2.  Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
    
                        "Pasal 2

    Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu ditanggung 
    Pemerintah, yaitu :
    1.  Uang kertas, uang logam, benda meterai, pita cukai, pita (sticker) Pajak Pertambahan Nilai 
        yang dicetak oleh PERUM PERURI;
    2.  Rumah, murah, rumah sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta 
        perumahan lainnya yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar 
        pertimbangan Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat;
    3.  Emas batangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
    4.  Senjata, amunisi, alat angkut di air, di bawah air, di udara, kendaraan lapis baja serta 
        kendaraan angkutan khusus lain untuk keperluan ABRI; 
    5.  Makanan ternak dan unggas;
    6.  Alat kontrasepsi untuk keperluan Program Keluarga Berencana Nasional;
    7.  Barang Kena Pajak yang berupa :
        a.  Pesawat terbang dan suku cadang yang dihasilkan PT. Industri Pesawat Terbang 
            Nusantara (IPTN);
        b.  Kapal laut dan suku cadang yang dihasilkan PT. PAL;
        c.  Senjata dan amunisi untuk keperluan ABRI, serta suku cadang yang dihasilkan 
            PT. PINDAD, PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), dan PT. PAL;
        d.  Bahan peledak hasil produksi PERUM DAHANA;
    8.  Kapal laut, kapal sungai, kapal danau, dan segala jenis kapal yang digunakan untuk kegiatan 
        usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, kapal penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, 
        dan kapal untuk menangkap ikan, tetapi tidak termasuk kapal pesiar perorangan;
    9.  Vaksin Polio dalam rangka melaksanakan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
    10. Perak dalam bentuk butiran (granule) maupun bentuk batangan."


                        Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




                            Ditetapkan di Jakarta
                            pada tanggal 13 Juni 1997
                            PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                            ttd

                            SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO




               LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 48
</code>