KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                            13 Desember 1999

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 388/PJ.32/1999

                            TENTANG

                 TANGGAPAN ATAS TUDUHAN SUBSIDI TERHADAP 
              PRODUK POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) INDONESIA YANG DIEKSPOR KE UNI EROPA

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya questioner yang berkaitan dengan tuduhan subsidi terhadap produk Polyethylene 
Terephthalate (PET) yang diekspor ke Uni Eropa, dengan ini disampaikan masalah perpajakan dan tanggapan 
kami sebagai berikut :

A.  Produsen PET yang dituduh memperoleh subsidi adalah :
    -   PT XYZ
    -   PT ABC, Tbk.
    -   PT PQR
    -   PT STU
    -   PT DEF

B.  Hal-hal yang berhubungan dengan bidang perpajakan adalah sebagai berikut :

    1.  Bagian D, angka II, point 1, Specific Income Tax Exemption
        Uni Eropa menduga Pemerintah RI telah memberikan pengecualian Pajak Penghasilan, 
        terakhir yang diumumkan pada tanggal 14 Januari 1999. Skema insentif ini diberikan secara 
        spesifik, dengan sasaran perusahaan yang berorientasi ekspor, termasuk sektor polimer. 
        Fasilitas yang ada memberikan tax holiday selama tiga tahun bagi perusahaan yang berlokasi 
        di P. Jawa atau Bali dan lima tahun untuk lokasi lainnya. Uni Eropa percaya bahwa seluruh 
        produsen PET Indonesia telah menikmati dan akan terus menikmati manfaat dari skema 
        tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa specific income tax exemption tidak hanya 
        diberikan kepada sector industri tertentu, melainkan juga terhadap perusahaan tertentu.

        Jawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan tentang masalah ini adalah sebagai berikut :

        Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah Pajak 
        Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
        45 TAHUN 1996 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Industri 
        Tertentu. Fasilitas tersebut dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria 
        perusahaan yang dapat memperoleh fasilitas sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden 
        Nomor 7 TAHUN 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang 
        Usaha Industri Tertentu. Kriteria tersebut adalah perusahaan baru yang menanamkan 
        modalnya dibidang industri yang tergolong pionir dalam bidang usaha tertentu yang 
        disebutkan dalam Keppres ini. Perusahaan yang berlokasi di pulau Jawa dan pulau Bali dapat 
        memperoleh fasilitas dasar sebanyak-banyaknya tiga tahun, sedang perusahaan yang 
        berlokasi di luar kedua pulau tersebut dapat memperoleh fasilitas dasar sebanyak-banyaknya 
        lima tahun.

        Selama jangka waktu Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah, perusahaan yang 
        memperoleh fasilitas tidak wajib membayar PPh Pasal 25, tidak dipungut PPh Pasal 22, dan 
        tidak dipotong PPh Pasal 23, kecuali untuk penghasilan lain yang pajaknya tidak ditanggung 
        Pemerintah.

        Fasilitas Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah tidak membedakan antara perusahaan 
        eksportir atau non eksportir, serta tidak mensyaratkan penggunaan bahan baku tertentu 
        (bahan baku lokal vs. bahan baku impor).

        Keputusan Menteri Keuangan No. 358/KMK.04/1999 tanggal 2 Juli 1999 menyebutkan bahwa 
        keputusan untuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah dan jangka 
        waktu fasilitas bagi :
        -   Perusahaan PMA/PMDN ditetapkan oleh Meninves/Kepala BKPM
        -   Perusahaan diluar PMA/PMDN ditetapkan oleh Menteri Keuangan

        setelah menerima pertimbangan dari Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha 
        Industri Tertentu.

        Setelah berlakunya Keputusan Presiden Nomor 7 TAHUN 1999, belum ada perusahaan/
        eksportir produk PET seperti tersebut di atas yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan 
        ditanggung Pemerintah.

    2.  Bagian D, angka II, point 2, Foreign Investment Companies (PMA) and Domestic Investment 
        Companies (PMDN) Incentives

        Uni Eropa menduga bahwa perusahaan PMA dan PMDN diijinkan untuk memproduksi barang 
        dan jasa yang dapat memperluas ekspor dan membutuhkan investasi modal yang besar dan 
        relatif berteknologi tinggi bagi Indonesia. Skema insentif dilaksanakan oleh BKPM dan 
        perusahaan yang disetujui akan memperoleh insentif berikut ini.

        Kami berpendapat bahwa wewenang untuk menjawab masalah ini ada pada BKPM.
        2.1.    Bagian D, angka II, point 2.1, Import Duty Exemption
            Uni Eropa menduga adanya duty exemption berjumlah 100% bagi peralatan utama, 
            50% bagi peralatan pendukung, 100% bagi suku cadang, 100% bagi bahan baku 
            yang tidak tersedia secara lokal dan duty-nya tidak lebih dari 5%, dan 50% untuk 
            yang duty-nya di atas 5%, dan 100% untuk barang konsumsi. Selain itu, 
            pengecualian tersebut hanya khusus bagi industri yang berorientasi ekspor dan 
            produsen PET telah memperoleh manfaatnya.

            Kami berpendapat bahwa wewenang untuk menjawab masalah ini ada pada Ditjen 
            Bea dan Cukai.

    3.  Bagian D, angka II, point 3, Import Duty Exemption for Export Manufacturing
        Uni Eropa menduga bahwa BAPEKSTA, Departemen Keuangan, dapat memberikan 
        pengecualian dari import duty dan surcharges atas barang-barang impor yang digunakan 
        untuk memproduksi barang ekspor. Selain itu, pengecualian ini hanya diperuntukan bagi 
        perusahaan eksportir dan telah dimanfaatkan oleh produsen/eksportir PET.

        Kami berpendapat bahwa wewenang untuk menjawab masalah ini ada pada BAPEKSTA 
        Keuangan.

    4.  Bagian D, angka II point 4, Exemption from Witholding Tax imposed on Imports
        Uni Eropa menduga bahwa perusahaan produsen PET mungkin memperoleh fasilitas 
        pengecualian witholding tax atas impor barang modal dan bahan baku selama sisa tahun 
        kalender. Mereka percaya bahwa skema ini telah dimanfaatkan oleh produsen PET.

        Jawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan tentang masalah ini adalah sebagai berikut :
        Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah dengan 
        Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 mengatur tentang pemungutan Pajak penghasilan atas 
        kegiatan impor. Sifat pemungutan Pajak Penghasilan ini merupakan pembayaran pendahuluan 
        Pajak Penghasilan sehingga merupakan kredit pajak yang nantinya dapat dikreditkan dalam 
        penghitungan pajak terutang untuk tahun yang bersangkutan.

        Ketentuan mengenai pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 diatur dalam 
        Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.04/1997 tanggal 26 Agustus 1997 sebagaimana 
        telah diubah dengan Keputusan Menteri keuangan Nomor 444/KMK.04/1999 tanggal 
        7 September 1999. Pengecualian tersebut berlaku bagi setiap Wajib Pajak yang melakukan :
        -   Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan 
            perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan, seperti melakukan kegiatan 
            di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
        -   Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, seperti : barang perwakilan negara 
            asing, barang untuk keperluan badan internasional, dan barang contoh yang tidak 
            diperdagangkan.
        -   Impor barang sementara yang pada waktu impornya nyata-nyata disebutkan akan 
            diekspor kembali.
        -   Pembayaran pembelian barang yang kurang dari Rp 500.000,00 (bukan jumlah yang 
            dipecah-pecah).
        -   Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum, dan benda-benda pos.
        -   Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan 
            emas untuk tujuan ekspor.
        -   Pembayaran/pencairan dana JPS oleh KPKN.
        -   Reimpor barang-barang yang digunakan untuk pameran di luar negeri dan untuk 
            diperbaiki, rekondisi, dan modifikasi.

        Selain itu, setiap Wajib Pajak yang memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan Pemerintah 
        Nomor 47 Tahun 1994 dibawah ini dapat memohon pembebasan pemungutan Pajak 
        Penghasilan Pasal 22 :
        -   Masih berhak melakukan kompensasi atas kerugian dari tahun-tahun sebelumnya 
            yang jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang 
            bersangkutan, atau
        -   Dapat menunjukkan bahwa dalam suatu tahun pajak tidak akan terutang Pajak 
            Penghasilan.

        Jadi, pembebasan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini bukan merupakan fasilitas/
        subsidi, tetapi lebih untuk tujuan tax neutrality karena pajak tidak dikenakan terhadap Wajib 
        Pajak yang belum memperoleh penghasilan dan berlaku sama untuk seluruh Wajib Pajak.

    5.  Bagian D, angka II, point 5, Carry Forward of Losses
        Uni Eropa menduga bahwa periode kompensasi kerugian bagi industri tertentu, misal 
        produsen PET, adalah sepuluh tahun, sedang periode kompensasi kerugian yang normal 
        adalah lima tahun.

        Jawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan tentang masalah ini adalah sebagai berikut :
        Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah dengan 
        Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 menyatakan bahwa periode kompensasi kerugian 
        adalah lima tahun.

        Dilain pihak, pasal 31 A Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah 
        dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang 
        melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu/ di daerah tertentu dapat memperoleh 
        fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

        Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 TAHUN 1994 dan Keppres Nomor 89 Tahun 
        1996, perusahaan yang memiliki kegiatan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 
        (KAPET) dapat memperoleh fasilitas perpajakan berupa kompensasi kerugian yang lebih lama 
        tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun.

        Jadi, fasilitas kompensasi kerugian yang lebih lama ini tidak terbatas pada produsen PET saja, 
        tetapi untuk setiap Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan di daerah tertentu, yaitu daerah 
        terpencil yang secara ekonomis dapat dikembangkan, tetapi prasarana ekonominya kurang 
        memadai.

    6.  Bagian D, angka II, point 6, Accelerated Depreciation.
        Uni Eropa menyatakan bahwa Undang-undang perpajakan Indonesia mengijinkan perusahaan 
        untuk menggunakan penyusutan dipercepat sebesar 50% bagi aktiva bukan bangunan.

        Jawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan tentang masalah ini adalah sebagai berikut :

        Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
        undang Nomor 10 TAHUN 1994 menyebutkan bahwa penyusutan untuk kelompok harta 
        berwujud bukan bangunan adalah sebagai berikut :
        _______________________________________________________________

        Kelompok        Masa        Garis Lurus     Saldo
                    Manfaat                 Menurun
        _______________________________________________________________

        Kelompok 1      4 tahun          25%            50%
        Kelompok 2      8 tahun        12,5%        25%
        Kelompok 3      16 tahun        6,25%       12,5%
        Kelompok 4      20 tahun          5%            10%
        _______________________________________________________________

        Jadi, undang-undang perpajakan Indonesia memang mengijinkan perusahaan untuk 
        menggunakan penyusutan dipercepat sebesar 50% bagi aktiva bukan bangunan kelompok 1 
        yang mempunyai masa manfaat maksimal 4 tahun. Metode dan tarif penyusutan tersebut 
        di atas berlaku bagi seluruh Wajib Pajak.

    7.  Bagian D, angka II, point 7, Regional Incentives.
        Uni Eropa menyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan beberapa insentif tambahan 
        bagi produsen eksportir yang berlokasi di daerah tertentu, yaitu dengan mengenakan tarif 
        pajak yang lebih rendah berupa pengurangan pajak daerah dan pengurangan retribusi. Pihak 
        yang bertanggung jawab atas persetujuan dan pelaksanaan program ini adalah BKPMD.

        Kami berpendapat bahwa wewenang untuk menjawab masalah ini ada pada BKPMD.

    8.  Bagian D, angka II, point 8, Export Processing Entrepots.
        Tuduhan berikutnya menyangkut Kawasan Berikat (Bonded Areas dan Bonded Zones) dan 
        Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor/EPTE (Export Processing Zones).

        Kami berpendapat bahwa wewenang untuk menjawab masalah ini ada pada Ditjen Bea dan 
        Cukai.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA
</code>