KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                     03 Juni 2003

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                            NOMOR SE - 22/PJ.6/2003

                               TENTANG

               PENJAGAAN JARINGAN VSAT DAN DATA PBB ON-LINE

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah terpasangnya jaringan komunikasi dengan menggunakan teknologi VSAT antara
Direktorat PBB dan BPHTB dengan Kantor Pelayanan PBB di seluruh Indonesia, dengan ini diminta 
perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut :

1.  Setiap Kantor Pelayanan PBB mempunyai kewajiban untuk menyalakan terminal VSAT yang berada
    di lokasi masing-masing;

2.  Terminal VSAT harus dinyalakan terlebih dahulu sebelum server SISMIOP;

3.  Jaringan VSAT akan dipergunakan sebagai sarana sinkronisasi data pembayaran PBB on line secara
    nasional, oleh karena itu Kantor Pelayanan PBB tidak diperbolehkan mematikan terminal VSAT maupun
    server SISMIOP pada saat jam kerja tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada Direktorat PBB dan
    BPHTB;

4.  Setiap Kantor Pelayanan PBB pada saat akan melakukan pemekaran wilayah harus melaporkan 
    terlebih dahulu kepada Direktorat PBB dan BPHTB untuk pemberian kode wilayah hasil pemekaran
    supaya tidak double dengan kode wilayah lain;

5.  Hal-hal tersebut diatas supaya dipahami, sebab sepanjang menyangkut sistem pembayaran PBB On
    Line, maka kredibilitas seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dipertaruhkan termasuk Kantor
    Pelayanan PBB didalamnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.




a.n. Direktur Jenderal
Direktur PBB dan BPHTB

ttd.

SUHARNO
NIP 060035801


Tembusan :
1.  Direktur Jenderal Pajak
2.  Kepala Kantor Wilayah di lingkungan DJP.
</code>