KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI  KEUANGAN REPUBLIK  INDONESIA

NOMOR    624/PMK.04/2004

TENTANG 

PERUBAHAN  KETUJUH  ATAS  KEPUTUSAN  MENTERI  KEUANGAN  

NOMOR  101/KMK.05/1997  TENTANG  PEMBERITAHUAN  PABEAN 

MENTERI  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA,

Menimbang


:

a.

bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan berkenaan   dengan pengeluaran uang tunai dari dan ke dalam Daerah Pabean,   berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PB1/ 2002   tentang Persyaratan Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar   Atau Masuk Wilayah Republik Indonesia dan Undang-Undang   Nomor [[view.php?id=c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d|**15 TAHUN 2002**]] tentang Tindak Pidana Pencucian Uang   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25   Tahun 2003 serta untuk menghindari kesalahan pengertian di lapangan tentang minuman mengandung alkohol yang dibawa   oleh penumpang atau awak sarana pengangkut dari  luar Daerah   Pabean Impor, maka perlu dilakukan perubahan bentuk dan   isi   Pemberitahuan Impor Barang penumpang atau awak sarana   pengangkut (BC  2.2.) dan menerbitkan formulir pembawaan uang   tunai (BC 3.2);

 

 

b.

bahwa dengan telah diratifikasinya perjanjian kerjasama ekonomi   dalam rangka perdagangan bebas ASEAN-China  //(ASEAN- Cina  Free Trade Area) //  dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun   2004, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor   [[view.php?id=d82d678e9583c1f5f283ec56fbf1abb7|**355/KMK.01/2004**]] tentang Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Impor   Barang Dalam Rangka  //Early  Harvest Package  (EHP) ASEAN-China Free Trade Area (FTA)//  dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor   [[view.php?id=b367e525a7e574817c19ad24b7b35607|**356/KMK.01/2004**]] tentang Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Impor   Barang Dalam Rangka  //Early Harvest Package //  (EHP) Bilateral   Indonesia-China  //Free Trade Area //(FTA), ////  maka perlu menambahkan   kode   fasilitas/pemenuhan   persyaratan   impor   dalam  Pemberitahuan Impor Barang  (BC 2.0);

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam   huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan   tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan   Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan   (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1995 Nomor 75,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3612);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d|**15 TAHUN 2002**]] tentang Tindak Pidana   Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2002 Nomor  30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4324);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pencabutan   Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=fc3dee15d074d783730c00430d839765|**18 TAHUN 1998**]] tentang Pengeluaran   Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Pabean Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2001 Nomor 129);

 

 

5.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

 

 

6.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang   Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah   terakhir   dengan   Keputusan Menteri   Keuangan   Nomor    [[view.php?id=6562a2c4889bc3e203ab869723a40f7e|**230/KMK.04/2004**]];

 

 

7.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=d82d678e9583c1f5f283ec56fbf1abb7|**355/KMK.01/2004**]] tentang Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka  //Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area (FTA);//

 

 

8.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b367e525a7e574817c19ad24b7b35607|**356/KMK.01/2004**]] tentang Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka  //Early Harvest Package (EHP)// Bilateral Indonesia-China //Free Trade Area//  (FTA);

Memperhatikan

:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan   Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau Masuk Wilayah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR   101/KMK.05/1997  TENTANG  PEMBERITAHUAN  PABEAN.

Pasal I

 

 

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor  101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean diubah sebagai   berikut :

 

 

1.

Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) butir, yaitu butir n sehingga   keseluruhan Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut  :

"Pasal 3

 

 

 

Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1   meliputi :

 

 

 

a.

Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC  1.0);

 

 

 

b.

Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan Sarana Pengangkut   (BC 1.1);

 

 

 

c.

Pemberitahuan Barang Impor yang Diangkut Lanjut (BC 1.2);

 

 

 

d.

Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean Dari  Satu Tempat  Ke  Tempat  Lain  Melalui Luar  Daerah  Pabean (BC 1.3);

 

 

 

e.

Pemberitahuan Impor Barang (BC  2.0);

 

 

 

f.

Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC  2-1);

 

 

 

g.

Pemberitahuan Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana   Pengangkut (BC 2.2);

 

 

 

h.

Pemberitahuan   Pemasukan Barang  Impor Ke Tempat  Penimbunan Berikat (BC 2.3);

 

 

 

i.

Pemberitahuan Ekspor Barang (BC  3.0);

 

 

 

j.

Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (BC 3.1);

 

 

 

k.

Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daerah Pabean Ke   Kawasan Berikat (BC  4.0);

 

 

 

l.

Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor yang Mendapat Pembebasan  Bea Masuk   Dan/////Atau   Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut (BC 2.4);

 

 

 

m.

Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan   Berikat (BC   2.5);

 

 

 

n.

Pemberitahuan Pembawaan Mata Uang Tunai Keluar Daerah   Pabean (BC   3.2)."

 

 

2.

Menambah kode jenis fasilitas/pemenuhan persyaratan impor pada  angka 19 Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor  101/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 447/KMK05/2000 yaitu  :

 

 

 

54

ASEAN-China FTA dan Bilateral Indonesia-China FTA 

 

 

3.

Mengubah Lampiran VII Keputusan Menteri Keuangan Nomor  101/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan      Menteri     Keuangan     No. 452/KMK.04/2001 sehingga menjadi  sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran  I Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

4.

Menambahkan Lampiran baru, sebagai Lampiran XIV Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 sebagaimana   ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari  2005.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita  Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 31 Desember 2004

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSUF ANWAR