KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%_

15 Desember 2005

 

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR S - 1060/PJ.53/2005

TENTANG

 

PPN ATAS SALES INCENTIVE

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 6 April 2005 hal Sales Incentive, bagian dari potongan harga yang sudah dianggarkan dan akan diberikan kepada pelanggan jika dapat memenuhi suatu target penjualan dalam jangka waktu tertentu, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.

Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:

 

a.

PT. ABC adalah Wajib Pajak yang menjalankan usaha sebagai pedagang eceran besar dan telah mempunyai beberapa kantor cabang.

 

b.

Berdasarkan hal tersebut, Saudara menanyakan apakah atas Sales Incentive yang diterima oleh PT. ABC merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

 

 

 

2.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]], antara lain mengatur :

 

a.

Pasal 1 angka 17 bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

 

b.

Pasal 1 angka 18 bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

 

c.

Pasal 4 huruf a dan huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

 

 

1).

Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

 

 

2).

Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

 

d.

Pasal 13 ayat (5) huruf c bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat : Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.

 

 

 

 

 

3.

Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa sepanjang Sales Incentive yang diberikan PT. ABC tidak tercantum dalam Faktur Pajak sebagai pengurang Harga Jual, maka atas pembayaran Sales Incentive tersebut merupakan komisi atau bonus yang diberikan kepada pelanggan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

 

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

DIREKTUR,\\


 

              ttd.

 

 A. SJARIFUDDIN ALSAH