KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   21 Maret 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 272/PJ.531/2003

                            TENTANG

                  PEMBEBASAN PENGENAAN PPN DAN PPn BM TERHADAP XYZ

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 9 Nopember 2002 hal Pembebasan Pengenaan Segala 
Pungutan Negara Terhadap XYZ, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut dan lampirannya dikemukakan bahwa:
    a.  Sehubungan dengan surat dari PT. ABC Nomor XXX tanggal 25 Juli 2002 perihal tersebut di 
        atas, menyatakan bahwa XYZ selaku Kontraktor Utama dibebaskan dari segala pungutan 
        Negara (Pajak, Bea, Cukai maupun pungutan lainnya) karena termasuk yang dimaksud 
        dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tanggal 30 Oktober 1995 sebagaimana 
        telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 TAHUN 2001 tanggal 18 Mei 2001.
    b.  Dalam Surat Penegasan Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran 2002 
        tanggal 8 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran Departemen 
        Keuangan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Anggaran untuk Proyek Transmisi Gas Bumi 
        Sumatera Tengah (Grissik-Batam-Borderline)/SLA - PT. ABC (Persero) Tahun 2002 terdiri dari 
        pembiayaan Rupiah Murni (PT. ABC) dan Bantuan Luar Negeri (SLA).
    c.  Berkaitan dengan hal tersebut Saudara mohon agar diberikan surat penegasan/konfirmasi 
        tentang kebenaran perlakuan yang diberikan kepada perusahaan Saudara untuk 
        dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan proyek.

2.  Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tanggal 30 Nopember 1995 tentang 
    Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
    dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai dengan Hibah 
    atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
    Nomor 25 TAHUN 2001 tanggal 18 Mei 2001 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan 
    Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana 
    pinjaman luar negeri, tidak dipungut.

3.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Pelaksanaan 
    Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak 
    Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka 
    Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri 
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000, 
    diatur:
    a.  Pasal 1 huruf a, bahwa Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian 
        Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai 
        dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Sub-sidiary Loan Agreement (SLA).
    b.  Pasal 3 ayat (2), bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 
        Mewah (PPn BM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor BKP, pemanfaatan JKP 
        dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, 
        penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan 
        Proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar 
        negeri, tidak dipungut hanya atas bagian dari Proyek Pemerintah yang dananya dibiayai 
        dengan hibah atau pinjaman luar negeri tersebut.

4.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3 di atas, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 
    1, dengan ini diberikan penegasan bahwa:
    a.  Atas impor BKP, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud 
        dari luar Daerah Pabean dan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh XYZ sehubungan dengan 
        pelaksanaan Proyek Pemerintah yaitu Proyek Transmisi Gas Bumi Sumatera Tengah (Grissik-
        Batam-Borderline)/SLA - PT. ABC (Persero) tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
        Penjualan atas Barang Mewah, sepanjang proyek tersebut tercantum dalam DIP atau 
        dokumen yang dipersamakan dengan DIP dan dananya berasal/dibiayai dengan hibah atau 
        dana pinjaman luar negeri.
    b.  Apabila Proyek tersebut yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman 
        luar negeri, maka Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak 
        dipungut hanya atas bagian dari Proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau 
        pinjaman luar negeri saja.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA
</code>