KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                    NOMOR 281/KMK.03/2003

                        TENTANG

 PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN KEPADA DIRJEN PAJAK UNTUK MENERBITKAN IZIN TERTULIS 
 KEPADA PEJABAT DAN TENAGA AHLI YANG DITUNJUK UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN, MEMPERLIHATKAN 
           BUKTI TERTULIS DARI ATAU TENTANG WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMERIKSAAN 
                OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. TAHUN ANGGARAN 2003

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

a.  bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum 
    dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 
    Nomor 16 TAHUN 2000 disebutkan bahwa untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang 
    memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli menurut ketentuan perundang-undangan 
    perpajakan untuk memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib 
    Pajak kepada pihak lain yang ditunjuknya;

b.  bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) 
    agar dapat menyelesaikan tugas pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan 
    Penyidikan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan waktu yang telah 
    dijadwalkan, diperlukan pendelegasian wewenang Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
    huruf a kepada Direktur Jenderal Pajak;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu 
    menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada 
    Direktur Jenderal Pajak Untuk Menerbitkan Izin Tertulis Kepada Pejabat dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk 
    Untuk Memberikan Keterangan, Memperlihatkan Bukti tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak Dalam 
    Rangka Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2003;

Mengingat   :

1.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
    Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2.  Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, 
    Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

3.  Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

4.  Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

5.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
    sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KMK.01/2002;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN KEPADA DIREKTUR 
JENDERAL PAJAK UNTUK MENERBITKAN IZIN TERTULIS KEPADA PEJABAT DAN TENAGA AHLI YANG DITUNJUK 
UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN, MEMPERLIHATKAN BUKTI TERTULIS DARI ATAU TENTANG WAJIB PAJAK 
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
ANGGARAN 2003.


PERTAMA:

Memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan untuk 
menerbitkan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk untuk memberikan keterangan, 
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia.


KEDUA:

Pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


KETIGA:

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku untuk kegiatan pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2003.


KEEMPAT:

Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan atas pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lama pada tanggal 31 Januari 2004.


KELIMA:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1.  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.  Sekretaris Jenderal;
3.  Inspektur Jenderal;
4.  Direktur Jenderal Pajak;
5.  Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
</code>