KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               19 Oktober 1985 

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1866/PJ.22/1985

                            TENTANG

         PERBEDAAN PPh PASAL 23 DAN PPh PASAL 26, SERTA HUBUNGANNYA DENGAN SELF ASSESSMENT 
                          (SERI PPh PASAL 23-14)

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 18 September 1985 perihal seperti tersebut diatas, 
dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 Badan 
    Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun atau 
    Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya (untuk PPh Pasal 26 : Wajib Pajak dalam negeri lainnya) 
    wajib memotong PPh sebesar 15% atau 20% atas penghasilan-penghasilan yang dibayarkan atau 
    terhutang sebagaimana tersebut dalam kedua Pasal tersebut.

2.  Perbedaan antara kedua Pasal tersebut adalah bahwa pemotongan PPh Pasal 23 tidak bersifat final 
    dalam arti pajak yang telah dipotong berdasarkan Pasal 23 dapat diperhitungkan dengan PPh yang 
    sesungguhnya terhutang pada akhir tahun pajak. Selanjutnya Pasal 23 menyebutkan, bahwa yang 
    wajib melakukan pemotongan adalah semua Wajib Pajak badan dalam negeri. Pemotongan dilaku-
    kan terhadap Wajib Pajak dalam negeri, kecuali bank atau lembaga keuangan lainnya. Terhadap 
    pembayaran yang dilakukan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tidak dilakukan 
    pemotongan.

3.  Pasal 26 mengatur pemotongan PPh atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh semua Wajib 
    Pajak dalam negeri kepada semua Wajib Pajak luar negeri. Dengan demikian penghasilan yang 
    dibayarkan atau terhutang oleh Wajib Pajak perseoranganpun  kepada Wajib Pajak luar negeri baik 
    badan maupun perseorangan wajib dipotong PPh Pasal 26 dan pemotongan tersebut bersifat final.

4.  Pemotongan atau pemungutan PPh sama sekali tidak bertentangan dengan sistem "self assessment", 
    karena sistem pemotongan atau pemungutan merupakan pelengkap serta alat pengawasan bagi 
    sistem "self assessment". Withholding system" berkenaan dengan pelunasan pajak selama tahun 
    berjalan, sedangkan "self assessment system" berkenaan dengan penetapan besarnya pajak setelah 
    tahun pajak berakhir yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri.

5.  Mengingat kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan telah di tetapkan oleh Undang-
    undang, maka kewajiban untuk melakukan pemotongan tersebut tidak memerlukan penunjukan dari 
    Menteri Keuangan.

Demikian penjelasan kami sehubungan dengan surat Saudara tersebut diatas.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. SALAMUN A.T.
</code>