KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   16 Maret 1998

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 04/PJ.53/1998

                        TENTANG

                  PERLAKUAN PPN ATAS JASA SERTIFIKASI (SERI PPN 11-95)

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha jasa sertifikasi di Indonesia dan untuk lebih 
memberikan kepastian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa sertifikasi tersebut, dengan ini 
disampaikan penegasan sebagai berikut :

1.  Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-13/PJ.43/1997 tanggal 2 September 
    1997 (Seri PPh Pasal 23 Nomor 10) tentang Pajak Penghasilan Atas Imbalan Yang Diterima atau 
    Diperoleh Sehubungan Pemberian Jasa Sertifikasi, dijelaskan bahwa dalam kegiatan jasa Sertifikasi, 
    untuk sampai pada tahap pemberian sertifikat diperlukan beberapa tahapan seperti penelitian, analisis 
    dan pengujian yang pada dasarnya merupakan proses penilaian.

    Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan 
    Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
    Nomor 11 TAHUN 1994 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 TAHUN 1994, jasa sertifikasi 
    tersebut tidak termasuk dalam jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

2.  Sesuai dengan uraian tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa atas penyerahan jasa sertifikasi 
    di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh lembaga jasa sertifikasi, dan atas penyerahan jasa 
    sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga jasa sertifikasi di luar Daerah Pabean kepada pihak yang 
    memanfaatkan di dalam Daerah Pabean, terutang PPN.

3.  Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan jasa sertifikasi tersebut adalah sebesar nilai 
    penggantian berupa imbalan/komisi/fee yang diterima oleh lembaga jasa sertifikasi tersebut.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER
</code>