KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg?101x100}}

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

GEDUNG UTAMA LANTAI 9, JALAN JEND. GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124

TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILI 5732062; SITUS __www.pajak.go.id__

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id


----

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PJ.02/2015

\\
TENTANG\\
 

FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK (//e//-FAKTUR)\\
 

              Sehubungan dengan pemberlakuan Faktur Pajak berbentuk elektronik (//e//-Faktur), Direktorat Jenderal Pajak perlu mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Telah diterbitkan ketentuan yang mengatur mengenai Faktur Pajak berbentuk elektronik (//e//-Faktur), yaitu:

 

a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=7de504cb196a4909cba94d8005d2e8df|**151/PMK.03/2013**]] tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

 

b.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=b68fa653f3e1836366b72596194b9545|**PER-16/PJ/2014**]] tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

c.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=2684b514e749e42650f0e80d4c5402d9|**PER-17/PJ/2014**]] tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=5ca1b0a18c411c3ebfc35c9dad7da921|**PER-24/PJ/2012**]] tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;

 

d.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=f4a75336b061f291b6c11f5e4d6ebf7d|**KEP-136/PJ/2014**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

e.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=6863f2f626660f54ec03d557f9b79bd6|**KEP-224/PJ/2014**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

f.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=bd8dbca5cf9c8fb95b0a7c8949fedf93|**KEP-33/PJ/2015**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik; dan

 

g.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=cb14acf78723becd7023f4f56027cece|**KEP-62/PJ/2015**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

h.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=a92e64312f17a6e510bfbfeffcb125eb|**KEP-94/PJ/2015**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ;

 

i.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-96/PJ/2015 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik; dan

 

j.

Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=271df68653f0b3c70d446bdcbc6a2715|**PENG-01/PJ.02/2014**]] tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (//e//-Faktur).

2.

Bahwa pemberlakuan //e//-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

3.

Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (//e//-Faktur) sebagaimana terlampir.

4.

Kepada seluruh pihak yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud di atas dengan ini diberitahukan bahwa Faktur Pajak yang akan diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut berbentuk elektronik (//e//-Faktur).

5.

Hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan e-Faktur dapat diinformasikan sebagai berikut:

 

a.

//e//-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, //e//-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan.

 

b.

//e//-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak.

 

c.

//e//-Faktur menggunakan mata uang Rupiah.

6.

Dalam hal //e//-Faktur dicetak dalam bentuk file pdf dan/atau kertas, maka contoh tampilannya adalah sebagaimana terlampir (Lampiran VII). Apabila //e//-Faktur dicetak di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh Pengusaha Kena Pajak, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka //e//-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak.

7.

Diminta bantuan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, dan Kepala KP2KP, untuk menyebarluaskan pengumuman ini melalui media yang tersedia di Tempat Pelayanan Terpadu dan/atau tempat/media lain yang tersedia dan memungkinkan.

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan Di Jakarta\\
pada tanggal 30 April 2015

 

 

a.n.

Direktur Jenderal Pajak,\\
Direktur Peraturan Perpajakan I,\\
\\
ttd\\
\\
Irawan\\
NIP 196708221988031001

Tembusan:

1.\\
2.\\
3.\\
4.\\
5.\\
6.\\
 

Direktur Jenderal Pajak;\\


Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

Direktur Transformasi Proses Bisnis;

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;

Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;

 

 

Kp.: PJ 0232/PJ.0201