KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                            27 Desember 2004

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                       NOMOR S - 1160/PJ.332/2004

                             TENTANG

                PERMOHONAN PETUNJUK PERPAJAKAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 8 September 2004 perihal dimaksud pada pokok di 
atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
    a.  Kantor Cabang ABC Jakarta Pasar Minggu mempunyai beberapa unit kerja ABC (ABC Unit 
        dan KCP) yang berlokasi di Wilayah Kodya Depok, dan pada tahun 2003 untuk unit kerja 
        tersebut telah diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh KPP Depok.
    b.  Dengan merujuk Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 
        tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
        terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 (UU KUP), Saudara menanyakan 
        apakah NPWP Unit Kerja ABC di Wilayah Kodya Depok dapat tetap 
        menjadi satu dengan NPWP Kantor Cabang ABC Jakarta Pasar Minggu yang telah terdaftar 
        di KPP BUMN Jakarta.
    c.  Merujuk Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001, Wajib Pajak 
        meminta petunjuk atas tara cara penyetoran PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian dalam 
        skala kecil yang dilakukan ABC dengan Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.

2.  Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
    Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 
    2000 (UU KUP), diatur hal-hal sebagai berikut :
    a.  Ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal 
        Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 
        kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
    b.  Ayat (2), bahwa setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan 
        Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan 
        usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
        tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk 
        dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
    c.  Ayat (3), bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan :
        a). tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam 
            ayat 1 dan ayat (2);
        b). tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
            meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, disamping tempat mendaftarkan diri 
            sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha 
            tertentu.

3.  Dalam Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukkan 
    Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran 
    dan Pelaporannya, diatur bahwa pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir 
    dan atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) menggunakan 
    formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak

4.  Dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk 
    Surat Setoran Pajak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal 
    Pajak Nomor KEP-384/PJ./2003, diatur bahwa Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
    digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui 
    Kantor Penerima Pembayaran.

5.  Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan m Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ./2004 
    tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi 
    Pengusaha Pajak Tertentu, diatur hal-hal sebagai berikut :
    a.  huruf a, diatur bahwa tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak dan atau tempat pelaporan usaha 
        untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
        1 angka 1 adalah Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara, untuk Wajib Pajak 
        Badan Usaha Milik Negara, termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal baik langsung 
        maupun tidak langsung dari badan usaha milik negara lebih dari 50% (lima puluh persen)
    b.  huruf m, diatur bahwa tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak dan atau tempat usaha untuk 
        dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak 
        yang wilayah kerjanya meliputi tempat pusat, cabang, perwakilan, atau kegiatan usaha 
        dilakukan yang lokasinya berada di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Wajib Pajak 
        badan usaha milik Negara, penanaman modal asing, bentuk usaha tetap dan orang asing, 
        perusahaan masuk bursa dan perusahaan besar tertentu, terbatas dalam hal sebagai 
        pemotong dan atau pemungut Pajak Penghasilan.

6.  Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ.43/2000 Tanggal 28 Agustus 2000 
    tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 butir 1, 2, dan 3 
    ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
    1)  Dalam pengertian Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 antara lain adalah pemberi 
        kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, 
        bentuk usaha tetap, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium,     tunjangan 
        dan pembayaran lain dengan atas nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, 
        jasa dan kegiatan. Pemotongan Pajak tersebut juga dilakukan oleh kantor cabang, perwakilan 
        atau unit tempat pembayaran imbalan jasa ketenagakerjaan dimaksud dilakukan yang pada 
        umumnya menunjuk pada tempat pelaksanaan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Dengan 
        demikian tampak bahwa pada prinsipnya Undang-undang Pajak Penghasilan tidak mengatur 
        mekanis pemusatan (sentralisasi) pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.
    2)  Setiap pemotong PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 wajib terdaftar sebagai Wajib Pajak pada 
        Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 
        kedudukan Wajib Pajak atau tempat kegiatan usaha dilakukan dan kepadanya diberikan 
        Nomor Pokok Wajib Pajak.
    3)  Setiap Pemotong PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 Wajib mengisi Surat Pemberitahuan Masa 
        dan Tahunan PPh Pasal 21, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan 
        Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

7.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
    a.  Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ./2004 tentang Tempat 
        Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha 
        Pajak tertentu, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 23/PJ.43/2000 tentang 
        Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26, Nomor Pokok Wajib 
        Pajak atas unit kerja ABC yang tersebar di wilayah lain (wilayah Kodya Depok) tidak dapat 
        disatukan dengan NPWP Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu yang telah terdaftar di KPP 
        BUMN Jakarta.
    b.  Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP 
        dilakukan sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
        KEP-169/PJ./2001 tanggal 22 Februari 2001, dimana NPWP, Nama Wajib Pajak dan alamat 
        diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
        1). NPWP diisi:
            a)  untuk Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha diisi dengan 
                XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX
            b). untuk Wajib Pajak Orang Pribadi diisi dengan XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX
        2)  XXX diisi dengan Nomor Kode KPP pembayar pajak, untuk KPP Depok Nomor Kode 
            KPP adalah 412.
        3)  Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
            atau identitas lainnya yang sah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
</code>