KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/LOGO-djp.png}}

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 

 

 

 

 

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak\\
2. Para Direktur\\
3. Para Tenaga Pengkaji\\
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak\\
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak\\
6. Kepala Kanlor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan\\
di seluruh Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT EDARAN

NOMOR SE-22/PJ/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=7d5a3c270200daf0475c1f217910f982|**SE-53/PJ/2012**]]\\
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=4fc5e22514f6323e66d2226402fcc8fc|**163/PMK.03/2012**]]\\
TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI\\
ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

 

 

 

 

 

             Sehubungan dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7d5a3c270200daf0475c1f217910f982|**SE-53/PJ/2012**]] tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=4fc5e22514f6323e66d2226402fcc8fc|**163/PMK.03/2012**]] tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri dan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan pengawasan di lapangan, maka perlu dilakukan perubahan pada surat edaran tersebut sebagai berikut:

1.

Mengubah ketentuan pada bagian B angka 4 pada Surat Edaran yang dimaksud sehingga secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

 

"4.

Pengawasan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

a.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi melakukan pengawasan berdasarkan data hasil analisis SPT dan laporan keuangan serta hasil visit (kunjungan lapangan) dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

 

 

 

1)

dalam hal tidak terdapat potensi pajak selain Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, data tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan .

 

 

 

2)

dalam hal terdapat potensi pajak selain Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, data tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi .

 

 

b.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi melakukan pengawasan berdasarkan data hasil Sensus Pajak Nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=58eaa69d86c0bb41c0f334b95b6c8cf2|**PER-09/PJ/2012**]] tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=598dc7d51e0cd7774c3484067198da82|**PER-30/PJ/2011**]] tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional.

 

 

c.

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan pengawasan berdasarkan:

 

 

 

1)

data hasil penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;

 

 

 

2)

data hasil //canvassing// (penyisiran);

 

 

 

3)

data hasil pengamatan potensi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);

 

 

 

4)

data yang diperoleh dari pihak ketiga, contohnya data Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan

 

 

 

5)

data hasil analisis SPT dan laporan keuangan serta hasil //visit// (kunjungan lapangan) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).

 

 

d.

Pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui apakah orang pribadi atau badan:

 

 

 

1)

tidak melakukan kewajiban penyetoran dan/atau kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri; atau

 

 

 

2)

telah melakukan kewajiban penyetoran atau kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri namun terdapat indikasi penyetoran atau pelaporan yang tidak wajar."

2.

Mengubah Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7d5a3c270200daf0475c1f217910f982|**SE-53/PJ/2012**]] sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.\\
Untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, diminta untuk menggabungkan surat edaran ini dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7d5a3c270200daf0475c1f217910f982|**SE-53/PJ/2012**]] tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=4fc5e22514f6323e66d2226402fcc8fc|**163/PMK.03/2012**]] tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri.

3.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 12 April 2013\\
\\
DIREKTUR JENDERAL\\
\\
\\
ttd.\\
\\
A. FUAD RAHMANY\\
NIP 195411111981121001

 

 

 

 

 

Tembusan:

1.

Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

2.

Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan