KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg?80x79}}

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK\\
\\


JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208; 5251609; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS: http:%%//%%www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;


EMAIL __penqaduan@pajak.go.id;__ informasi@pajak.go.id



----

NOTA DINAS

Nomor ND-127/PJ/2019

 

 

 

 

 

 

 

Yth.

:

Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak

Dari

:

Direktur Jenderal Pajak

Sifat

:

Sangat Segera

Lampiran

:

Satu Berkas

Hal

:

Penegasan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Remunerasi Dokter di Rumah Sakit BLU

Tanggal

:

16 April 2019


----

             Sehubungan dengan penerapan sistem remunerasi bagi dokter di Rumah Sakit Badan Layanan Umum (RS BLU) dan untuk memberikan persamaan perlakuan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dokter, dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

1.

Sebelumnya pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan dokter di RS BLU telah ditegaskan melalui surat Nomor S-930/PJ.03/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pengenaan PPh pasal 21 atas remunerasi BLU.

2.

Setelah melalui beberapa pembahasan dengan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas Nomor ND-281/PB/2019 tanggal 12 April 2019 hal Klarifikasi terkait Remunerasi Dokter di Rumah Sakit BLU menjelaskan:

 

a.

Dalam skema remunerasi dokter di RS BLU bagian insentif kinerja (//Pay for Performance///P2) dapat dianalogikan sebagai jasa dokter yang diterima dokter dari jumlah pembayaran pengguna jasa layanan (BPJS Kesehatan, Asuransi, pasien, dan sebagainya).

 

b.

Berdasarkan kajian maupun data empiris pada berbagai RS BLU, besaran persentase remunerasi bagian insentif kinerja (P2) adalah sebesar 80% dari jasa dokter yang dibayarkan pasien.

3.

Ketentuan terkait:

 

a.

Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

 

b.

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

 

c.

Pasal 2 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=5f745f6c801324b8334d1ec452b5740f|**262/PMK.03/2010**]] tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Poiri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

 

d.

Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b01ccf4f29b57b0b1bdb9407050db28d|**252/PMK.03/2008**]] tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

 

e.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum.

 

f.

Pasal 3. Pasal 5, Pasal 10 ayat (6) dan Pasal 14 PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

4.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan Inl disampalkan bahwa:

 

a.

Remunerasi bagi dokter dl RS BLU bempa gaji dan insentif kinerja yang dibayarkan kepada para dokter bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan bagian dari APBN. Penghltungan PPh Pasal 21 atas:

 

 

1)

Gaji dipotong dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

 

 

2)

Insentif kinerja dipotong dengan mekanisme penghitungan sebagai bukan pegawai dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak (50% dari penghasilan bruto).

 

b.

Insentif kinerja yang dimaksud pada huruf a angka 2) merupakan bagian dari jasa pelayanan yang bersumber dari pembayaran tagihan RS BLU kepada pengguna jasa pelayanan (pasien, BPJS Kesehatan, asuransi, dan sebagainya).

 

c.

Mengingat insentif kinerja adalah sebesar 80% dari jasa dokter yang dibayarkan pasien, maka penghasilan bruto untuk kepentingan penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dihitung dengan melakukan //gross up// jumlah insentif kinerja yang diterima oleh dokter.

 

d.

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas remunerasi dokter di RS BLUterlampir.

 

 

 

 

        Dengan demikian pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan dokter atas remunerasi di RS BLU yang telah ditegaskan dalam surat Nomor S-930/PJ.03/2017 disesuaikan dengan Nota Dinas ini.

 

        Demikian disampaikan.

 

 

 

 

 

 

 

\\
 

\\
\\
\\
ttd.\\
\\
\\
Robert Pakpahan

Tembusan

:

1.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

2.

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

 

 

 

 

 

KP.: PJ.032/PJ.0301/2019