KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                  DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               08 Oktober 2007

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                            NOMOR SE - 48/PJ./2007

                               TENTANG

                   PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN 2008

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka persiapan cetak massal SPPT dan STTS PBB tahun 2008, dengan ini disampaikan hal-hal 
sebagai berikut :
1.  Format blanko SPPT, STTS, dan DHKP pada prinsipnya tidak mengalami perubahan.
2.  Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan Peraturan 
    Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
    Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dengan adanya pembentukan KPP Pratama, maka dipandang 
    perlu untuk mengadakan perubahan pada baris nama Kantor Pelayanan PBB, yang semula dalam 
    SPPT tercetak "Kantor Pelayanan PBB....." menjadi "Kantor Pelayanan.....".
3.  Poin nomor 2 di atas dimaksudkan agar blanko SPPT maupun STTS tersebut dapat tetap dipakai baik 
    di KPPBB maupun KPP Pratama, dengan aturan sebagai berikut :
    a.  Jika blanko SPPT tersebut digunakan di KPPBB, maka nama Kantor Pelayanan diisi dengan 
        "PBB ABC", sehingga menjadi berbunyi Kantor Pelayanan PBB ABC.
    b.  Jika blanko tersebut digunakan di KPP Pratama, maka nama Kantor Pelayanan diisi dengan 
        "Pajak Pratama ABC", sehingga menjadi berbunyi Kantor Pelayanan Pajak Pratama ABC.
4.  Dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak, data keluaran SPPT pada kolom tempat 
    pembayaran terdapat penambahan pencantuman nama TP-PBB Elektronik (ATM BCA dan Klik BCA, 
    ATM BII, ATM/Teller BNP, ATM Mandiri, ATM Bank Bumiputera, ATM Bank Bukopin, ATM/teller BPD 
    Bali khusus untuk objek Pajak diwilayah Propinsi Bali dan ATM/teller Bank Jatim khususuntuk objek 
    Pajak diwilayah Propinsi Jawa Timur).
5.  Untuk mendukung program Ekstensifikasi dan program Link and Match NPWPNOP, maka KPPBB/KPP 
    Pratama agar melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melengkapi Basis Data SISMIOP dengan 
    data NPWP sebagai salah satu informasi yang tercantum pada SPPT sebagaimana telah diatur dalam 
    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-36/PJ.6/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang 
    Perubahan Formulir Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.
6.  Keputusan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai 
    dasar pengenaan PBB agar sudah dapat ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2008.
7.  Pencetakan SPPT dan STTS PBB tahun pajak 2008 agar mulai dilaksanakan pada awal bulan Januari 
    dan selesai bulan Pebruari 2008.
8.  Penyampaian SPPT PBB tahun pajak 2008 agar sudah selesai dilaksanakan pada bulan Maret 2008.
9.  Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB sebagaimana yang tercantum pada SPPT PBB diupayakan 
    paling lama tanggal 30 September 2008 dengan memperhitungkan dapat dipenuhinya jangka waktu 
    jatuh tempo pembayaran PBB selama 6 (enam) bulan.
10.     Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan cetak massal dan implementasi perubahan terkait blangko 
    SPPT tersebut di atas, akan segera dikirim program yang diperlukan.
11.     Bagi KPPBB/KPP Pratama yang telah mencetak form SPPT tahun 2008 dengan format sebelumnya, 
    masih dapat digunakan dengan prioritas untuk objek pajak sektor pedesaan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Oktober 2007
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098


Tembusan :

1.  Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2.  Direktur Transformasi Proses Bisnis;
3.  Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
4.  Direktur Potensi Kepatuhan, dan Penerimaan;
5.  Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
6.  Direktur Peraturan Perpajakan I;
7.  Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
8.  Kepala Bagian Perlengkapan.
</code>