KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 137/PMK.04/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=670c26185a3783678135b4697f7dbd1a|**90/KMK.04/2002**]] TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS

BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang


:

a.

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas perwakilan diplomatik, dengan tetap memperhatikan azas timbal balik, perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan kendaraan bermotor roda dua oleh pejabat perwakilan negara asing; 

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan  tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=670c26185a3783678135b4697f7dbd1a|**90/KMK.04/2002**]] tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea  Masuk dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya;

Mengingat

:

1.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

2.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=670c26185a3783678135b4697f7dbd1a|**90/KMK.04/2002**]] tentang  Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=670c26185a3783678135b4697f7dbd1a|**90/KMK.04/2002**]] TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN  PEJABATNYA.

 

 

Pasal I

 

 

Ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor  [[view.php?id=670c26185a3783678135b4697f7dbd1a|**90/KMK.04/2002**]] tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya diubah, dengan menambah 1  (satu) ayat yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai  berikut:  

 

 

Pasal 6

 

 

(3)

Pembebasan bea masuk dapat diberikan atas impor kendaraan  bermotor dengan jenis selain yang diatur dalam Pasal 1 butir 5  berupa kendaraan bermotor roda dua oleh pejabat perwakilan  negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan  ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

a.

kendaraan bermotor roda dua dimaksud diimpor dalam kondisi CBU; 

 

 

 

b.

pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a diperhitungkan  sebagai pengganti atas fasilitas yang diberikan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

 

 

 

c.

importasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada  huruf a harus dilakukan melalui pelabuhan pemasukan tanjung  priok.

 

 

 

d.

terhadap kendaraan bermotor roda dua yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk wajib diekspor kembali apabila pejabat perwakilan negara asing tersebut telah mengakhiri tugasnya di Indonesia.

 

 

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita  Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal 8 November 2007

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI