KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                            24 Desember 1991

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 19/PJ.313/1991

                        TENTANG

        PENGGOLONGAN HARTA UNTUK MENGHITUNG PENYUSUTAN TANAMAN KERAS DAN TERNAK

                           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berhubung masih banyaknya pertanyaan yang menyangkut masalah Penggolongan harta untuk menghitung 
penyusutan tanaman keras dan ternak serta untuk menghindari keragu-raguan dan terjadinya perbedaan 
penafsiran atas ketentuan/peraturan yang berlaku, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Ketentuan yang mengatur tentang Penyusutan dan Amortisasi secara Umum diatur dalam :
    1.1.    Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983;
    1.2.    Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1985;
    1.3.    Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 961/KMK.04/1983 Tanggal 31 Desember 1983 
        yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:
        826/KMK.04/1984 Tanggal 9 Agustus 1984.

2.  Pada prinsipnya, penggolongan harta sebagai dasar untuk menghitung Penyusutan atau Amortisasi 
    didasarkan atas masa manfaat atau umur ekonomis harta yang bersangkutan.
    Mengenai pedoman penggolongan harta untuk menghitung penyusutan tanaman keras maupun ternak, 
    memang belum diberikan pengaturan khusus baik pada Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 maupun 
    pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1985 serta pada Surat Keputusan Menteri Keuangan RI 
    Nomor : 961/KMK.04/1983 dan Nomor : 826/KMK.04/1984.

3.  Dilihat dari penggolongan harta seperti diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 
    1983 maka tanaman keras serta ternak (selain ternak potong) dapat dimasukkan dalam penggolongan 
    harta Golongan 1, 2 atau 3 tergantung dari masa manfaat dari tanaman keras dan ternak yang 
    bersangkutan.

4.  Sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 serta 
    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-38/PJ.22/1987 Tanggal 20 November 1987, 
    penyusutan dapat dimulai pada tahun pengeluaran, tetapi dapat juga dimulai pada tahun pertama 
    tanaman keras atau ternak tersebut mulai menghasilkan dengan syarat harus mendapatkan 
    persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian untuk dilaksanakan.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD
</code>