KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                18 Agustus 1995

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1646/PJ.52/1995

                            TENTANG

                    PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22 IMPOR

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 15 Juni 1995 perihal permohonan pembebasan Bea 
Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 atas impor Jam Taman dan perlengkapannya, yang ditujukan kepada Bapak 
Menteri Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada kami, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai 
berikut :

1.  Pajak Pertambahan Nilai

    1.1.    Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang 
        Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
        sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, atas impor Barang 
        Kena Pajak, yang dilakukan oleh siapapun tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam 
        lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, terutang PPN.

    1.2.    Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990, 
        PPN/PPn BM Impor tidak dipungut atas impor Barang Kena Pajak sepanjang dibebaskan dari 
        Bea Masuk, yaitu Barang Kena Pajak yang diimpor :
        a.  ke dalam Kawasan Berikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
            yang berlaku;
        b.  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 
            Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 
            Tahun 1973;
        c.  sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI Nomor 133 Tahun 1953 tentang 
            Pembebasan Bea Masuk Atas Kiriman-kiriman Hadiah;
        d.  untuk tujuan keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Sub b Undang-undang 
            Tarif Indonesia, Stbl. 1873 Nomor 35.

    1.3.    Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas pemasukan Barang Kena Pajak berupa Jam 
        Taman dan perlengkapannya seperti dimaksud dalam daftar terlampir, yang merupakan 
        sumbangan dari Sponsor Negara Jepang kepada Yayasan Bunga Nusantara, dapat diberikan 
        fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.

    1.4.    Sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.04/1990 tanggal 
        14 Mei 1990, pelaksanaan tidak dipungut PPN atas pemasukan Jam Tangan dan 
        perlengkapannya dimaksud, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

    Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara menghubungi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai 
    terkait untuk pelaksanaannya.

2.  Pajak Penghasilan

    2.1.    Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 
        599/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, jo. Pasal 7 huruf d Peraturan Pemerintah 
        Nomor 6 tahun 1969, atas impor barang-barang yang berupa hadiah ataupun berdasarkan 
        bantuan tehnik kerja sama dan pemberian-pemberian lain dari Pemerintah dan/atau badan 
        lain dari luar negeri kepada Pemerintah, Instansi-instansi dan badan di dalam negeri jika 
        pembiayaannya tidak dibebankan atas Anggaran Belanja Negara, maka sepanjang dibebaskan 
        dari Bea Masuk, tidak dipungut PPh Pasal 22.

    2.2.    Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka impor barang-barang dimaksud pada butir 1.3. 
        tidak dipungut PPh Pasal 22. Sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri 
        Keuangan Nomor 599/KMK.04/1994, pelaksanaan ketentuan tersebut di atas dilaksanakan 
        oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    2.4.    Apabila impor barang tersebut dilaksanakan oleh importir lain, maka importir yang 
        bersangkutan harus terlebih dahulu melunasi PPh Pasal 25 sebesar 15% dari handling fee/
        komisi impor yang diterimanya.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER
</code>