KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
               KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                    NOMOR 133a/KMK.04/2000
Ãƒâ€šÃ‚Â 
                        TENTANG
Ãƒâ€šÃ‚Â 
            PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI
Ãƒâ€šÃ‚Â 
                  MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 TAHUN 2000 tentang 
Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, 
dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan tentang Pengadaan, Pangelolaan, dan Penjualan 
Benda Meterai dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat   :

1.  Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 TAHUN 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara 
    Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya 
    Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950);

                          MEMUTUSKAN    :

Menetapkan  :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN 
PENJUALAN BENDA METERAI.

                        Pasal 1

(1) Pencetakan dalam rangka pengadaan Benda Meterai dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) 
    Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

(2) Hasil pencetakan Benda Meterai dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(3) Tata cara dan persyaratan pencetakan Benda Meterai diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal 
    Pajak.

                        Pasal 2

(1) Pengelolaan dan penjualan Benda meterai dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia dan/atau badan 
    usaha lain yang ditunjuk.

(2) Hasil penjualan dan persediaan Benda Meterai dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(3) Besarnya provisi penjualan Benda Meterai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.


                        Pasal 3

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182/KMK.04/1995 tanggal 
1 Mei 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 TAHUN 1995 tentang Perubahan Tarif 
Bea Meterai dinyatakan tidak berlaku lagi.


                        Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.


                        Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2000

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan menempatkannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2000
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUDIBYO
</code>