KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
                           NOMOR KEP - 33/BC/1997

                              TENTANG

                   STANDAR AUDITING DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

                  DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

a.  bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 
    Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) dan Undang-undang Nomor 11 
    Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun1995 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3613) 
    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan audit dibidang Kepabeanan dan Cukai;
b.  bahwa untuk melaksanakan audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai perlu dibuat suatu Standar 
    Auditing yang merupakan suatu ukuran mutu pelaksanaan tindakan dan pedoman umum bagi auditor 
    dalam melaksanaakan audit.

Mengingat : 

a.  Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan
b.  Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai
c.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 TAHUN 1996 tanggal 2 April tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan.
d.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 tanggal 2 April 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai.
e.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 321/KMK.05/1996 tanggal 1 Mei 1996 tentang 
    Pelaksanaan Audit di bidang Cukai.
f.  Keputusan Menteri Keuangan Rrepublik Indonesia Nomor 489/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996 
    tentang Pelaksanaan Audit di bidang Kepabeanan.

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG STANDAR AUDITING DI BIDANG KEPABEANAN 
DAN CUKAI


                        BAB I
                        STANDAR UMUM

                        Pasal 1

Auditor yang ditugaskan untuk melaksanakan audit, baik secara individu maupunsecara kolektif harus memiliki 
keahlian, kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan, serta telah mengikuti pelatihan teknis yang diperlukan 
dalam tugasnya.


                        Pasal 2

Dalam melaksanakan audit baik secara individu maupun kolektif, Auditor harus bertindak dengan obyektif dan 
penuh integritas, serta menggunakan keahliah dan kemampuan teknis secara cermat dan seksama.


                        BAB II
                            STANDAR PEKERJAAN LAPANGAN

                        Pasal 3

Pelaksanaan audit herus direncanaka dengan sebaik-baiknya dan para Auditor harus diawasi dan dibimbing 
dengan seksama oleh Pengendali Teknis Audit dan atau Pengawas Mutu Audit.


                        Pasal 4

Sistem Pengendalian Intern perusahaan harus dipelajari dan dinilai untuk menentukan sejauh mana sistem 
tersebut dapat diandalkan kemampuannya guna menjamin ketelitian data dan informasi yang dihasilkan, serta 
untuk menentukan jenis, saat, dan ruang lingkup pengujian yang harus dilakukan.


                        Pasal 5

(1)     Bukti yang cukup, kompetem dan relevan harus diperoleh berdasarkan prosedur audit yang telah 
    ditentukan.
(2)     Bukti yang dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar didalam membuat pertimbangan, 
    kesimpulan dan pendapat tentang ketaatan terhadap kriteria yang telah ditentukan.


                        Pasal 6

Atas pelaksanaan prosedur audit harus dibuatkan Kertas Kerja Audit yang akan digunakan sebagai dasar 
pembuatan Laporan Hasil Audit.


                        BAB III
                    STANDAR PELAPORAN

                        Pasal 7

Laporan Hasil Audit harus segera dibuat tertulis setelah selesai pelaksanaan audit, dengan diberi nomor dan 
tanggal serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tepat pada waktunya.


                        Pasal 8

Laporan Hasil Audit harus memuat :
1.  Ruang lingkup dan tujuan audit;
2.  Pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Auditing di Bidang Kepabeanan dan 
    Cukai;
3.  Pernyataan mengenai tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan;
4.  Rekomendasi.


                        Pasal 9

Apabila Laporan Hasil Audit tidak dapat memuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 angka 2 dan 
3, maka harus dijelaskan di dalam Laporan Hasil Audit.


                        Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan atas keputusan ini sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 01 April 1997
Direktur Jenderal

ttd.

Soehardjo
NIP. 060013988


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1.  Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2.  Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3.  Yth. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4.  Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5.  Yth. Para Direktur dan Kepala Pusat di Lingkungan DJBC;
6.  Yth. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
7.  Yth. Para Kepala Kantor Wilayah I s/d XII DJBC di seluruh Indonesia;
8.  Yth. Para Kepala Kantor Inspeksi DJBC di seluruh Indonesia.
</code>