KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
           KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 815/KMK.012/1985
Ãƒâ€šÃ‚Â 
                              TENTANG 

      PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 458/KMK.012/1984 TENTANG TATA CARA 
       PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG 
    MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN 
       GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

                    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa pembayaran berupa bonus-bonus baik bonus penandatanganan, bonus kompensasi data, bonus 
    produksi, bonus pendidikan maupun bonus lainnya dengan nama apapun yang dilakukan oleh 
    Kontraktor yang mengadakan Kontrak Production Sharing dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak 
    dan gas bumi dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) selama 
    ini merupakan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
b.  bahwa untuk kepastian hukum dan perlakuan yang sama diantara Kontraktor yang berusaha dalam 
    eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi setelah berlakunya Undang-undang Perpajakan baru, 
    ketentuan pembayaran bonus-bonus yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perlu diatur lebih 
    lanjut;
c.  bahwa oleh karena itu Keputusan Menteri Keuangan No. 458/KMK.012/1984 tanggal 21 Mei 1984 perlu 
    disempurnakan;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76);
2.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49);
3.  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50);
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 TAHUN 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
    Nomor 52);
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 TAHUN 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
    Nomor 53);
6.  Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tanggal 6 Maret 1983;
7.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/KMK.012/1984 tanggal 21 Mei 1984;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 458/KMK.012/1984 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK 
PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING 
DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 
MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA).


                        Pasal 1

Menyempurnakan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 458/KMK.012/1984 tanggal 
21 Mei 1984, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
termasuk bonus penandatangan, bonus kompensasi data, bonus produksi, bonus pendidikan dan bonus lainnya 
dengan nama apapun, serta penyusutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457/KMK.012/1984 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai 
ketentuan-ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.


                        Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 1985
MENTERI KEUANGAN,

ttd

RADIUS PRAWIRO
</code>