KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                     NOMOR 473/KMK.01/2004

                               TENTANG 

       PERUBAHAN LAMPIRAN I, II, III, IV, DAN V KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 443/KMK.01/2001 
    TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, 
            KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 
   KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI 
 PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 519/KMK.01/2003

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

a.  Bahwa dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan dipandang perlu untuk 
    menambah 7 (tujuh) Kantor WilaÃƒâ€šÃ‚Âyah Direkorat Jenderal Pajak, 20 (dua puluh) Kantor Pelayanan Pajak 
    Bumi dan Bangunan, dan penataan kembali wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, 
    Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan 
    Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan; 

b.  Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan 
    tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 
    tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, 
    Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor 
    Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
    Keuangan No. 519/KMK.01/2003; 
 
Mengingat : 

1.  Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
    Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir 
    dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 35 Tahun 2004; 

2.  Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon 
    I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
    No. 36 Tahun 2004; 

3.  Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 228/M Tahun 2001; 

4.  Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
    Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan, 
    sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2004; 

5.  Keputusan Menteri Keuangan No. 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
    Keuangan; 

6.  Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 
    DiÃƒâ€šÃ‚Ârektorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, 
    Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 
    Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 519/KMK.01/2003;

Memperhatikan : 
    
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat No. 1975.1/M.PAN/10/2004 tanggal 
5 Oktober 2004;  

                           MEMUTUSKAN :  

Menetapkan :  

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I, II, III, IV, DAN V KEPUTUSAN MENTERI 
KEUANGAN NO. 443/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT 
JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR 
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 519/KMK.01/2003.    


                        Pasal 1   

(1)     Memecah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara menjadi 3 (tiga) Kantor 
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh 
    Darussalam, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara I, dan Kantor Wilayah 
    Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara II. 

(2)     Memecah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Selatan menjadi 3(tiga) Kantor 
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jambi, kantor 
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor 
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. 

(2)     Memecah 2 (dua) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
    Pajak Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
    Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menjadi 3 (tiga) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
    yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
    Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan 
    Kalimantan Tengah.  

(3)     Memecah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Bagian Utara dan Sulawesi Bagian 
    Tengah menjadi 2 (dua) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Sulawesi Bagian Utara dan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Tengah.
 
(5)     Memecah kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur 
    menjadi 2 (dua) Kantor WilaÃƒâ€šÃ‚Âyah Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
    Pajak Bali dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara 
    Timur.   


                        Pasal 2

(1) Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Aceh Singkil pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam.  
    
(2)     Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabanjahe pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Surnatera Bagian Utara II.

(3)     Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara II. 

(4)     Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pelalawan pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah. 

(5)     Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kuala Tungkal pada Kantor Wilayah 
    Direktorat Jenderal Pajak Jambi. 

(6)     Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sekayu pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. 

(7)     Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Cilegon pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I. 

(8)     Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ciamis pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat II.

(9)     Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang Dua pada Kantor Wilayah 
    Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah I. 

(10)    Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Batang pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah I. 

(11)    Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kebumen pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah I. 

(12)    Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Boyolali pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah I. 

(13)    Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bantul pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah II. 

(14)    Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lamongan pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur II. 

(15)    Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ponorogo pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur II. 

(16)    Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kepanjen pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur II. 

(17)    Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pangkalan Bun pada Kantor Wilayah 
    Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 

(18)    Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bulukumba pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 

(19)    Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Amurang pada Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Sulawesi Bagian Utara. (20)Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
    Merauke pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku.


                        Pasal 3

Dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang Dua sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 ayat (9), maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang Satu.
  

                        Pasal 4

Menata kembali wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan 
Pengamatan Potensi Perpajakan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V 
Keputusan ini.


                        Pasal 5 

(1) Sejak berlakunya Keputusan ini, terdapat : 
    a.      30 (tiga puluh) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; 
    b.      176 (seratus tujuh puluh enam) Kantor Pelayanan Pajak; 
    c.  166 (seratus enam pulu enam) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; 
    d.      55 (lima puluh lima) Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak; 
    e.      236 (dua ratus tiga puluh enam) Kantor Penyuluhan dan PengamaÃƒâ€šÃ‚Âtan Potensi Perpajakan.

(2)     Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja; 
    a.      Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; 
    b.      Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; 
    c.      Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
        III; 
    d.      Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
        IV; 
    e.      Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan adalah sebagaimana tercantum 
        dalam Lampiran V.


                        Pasal 6 

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan 
No. 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor 
Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan 
Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
Keuangan No. 519/KMK.01/2003, dinyatakan tidak berlaku.
 

                        Pasal 7 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Oktober 2004 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BOEDIONO
</code>