KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      7 April 1990

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 140/PJ.322/1990

                            TENTANG

                     PPN ATAS RUMAH TRANSMIGRASI INDUSTRI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 21 Februari 1990 Nomor : XXX perihal tersebut pada pokok surat 
diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Rumah/bangunan untuk Transmigrasi Industri belum termasuk dalam pengertian rumah untuk 
    transmigran sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.3/1989 
    tanggal 1 Juni 1989 jo. No. SE-45/PJ.3/1986 tanggal 14 Oktober 1986, yang PPNnya ditanggung 
    Pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 TAHUN 1986.

2.  Sebagai bahan bagi kami guna menentukan apakah rumah untuk Transmigrasi Industri dimaksud 
    termasuk dalam kelompok rumah untuk transmigran yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan
    Nilai Ditanggung Pemerintah, dengan ini kami harap Saudara dapat memberikan informasi kepada 
    kami hal-hal sebagai berikut :
    a.  data mengenai cara pembiayaan dan pembayaran kembali KIK,
    b.  harga dari masing-masing bangunan,
    c.  harga dari kapling yang dipergunakan,
    d.  mutu bangunan,
    e.  status pemilikan dari rumah/bangunan tersebut,
    f.  penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian Transmigran Industri dan Prasarana bangunan.

3.  Agar kami dapat memberikan keputusan atas masalah yang Saudara ajukan secepatnya, mohon 
    kelengkapan dimaksud dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK
u/b DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN,

ttd

Drs. MUDJIONO
</code>