KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK\\
\\
SALINAN\\
\\
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR KEP-194/PJ/2015\\
\\
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR [[view.php?id=a20806b3c15ea015afefcf7e0800e978|**KEP-289/PJ/2014**]] TENTANG PENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK\\
DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIOLAH DALAM RANGKA UJI COBA\\
PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA\\
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN\\
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
 


Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Nomor [[view.php?id=7c2af8b8038c80b68190402368afd913|**PER-34/PJ/2014**]] tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia;

 

 

b.

bahwa dalam rangka mempersingkat waktu pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) dan meningkatkan akurasi data perekaman SPT;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-289/PJ/2015 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Pajak dan Jenis Surat Pemberitahuan yang Diolah Dalam Rangka Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=7b16a52cf3727c22984590c4f4c36039|**42 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b5d4adb2328af2ef23f9db2582ab3578|**84/PMK.01/2007**]] tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=11734c642f4a465cd55504afec38110d|**171/PMK.01/2012**]];

 

 

5

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=6bbd80b04535d39be5e02dbfd8730469|**133/PMK.01/2011**]] tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=c8a504a9a22d488a8d8f8fa7b890e20f|**172/PMK.01/2012**]];

 

 

6.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=13b84e27ae884ad0a24d817d23b75be0|**PER-29/PJ/2014**]] tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;

 

 

7.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7c2af8b8038c80b68190402368afd913|**PER-34/PJ/2014**]] tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia;

 

 

8.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=a20806b3c15ea015afefcf7e0800e978|**KEP-289/PJ/2014**]] tentang Penetapan Kantor Pelayanan Pajak dan Jenis Surat Pemberitahuan yang Diolah Dalam Rangka Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=86ff096395a37c9d2d4361c2e002f7f9|**KEP-21/PJ/2015**]];

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=a20806b3c15ea015afefcf7e0800e978|**KEP-289/PJ/2014**]] PENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIOLAH DALAM RANGKA UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN.

 

 

 

 

 

Pasal I

 

 

 

 

 

Mengubah angka I Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=a20806b3c15ea015afefcf7e0800e978|**KEP-289/PJ/2014**]] sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

Pasal II

 

 

 

 

 

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

 

 

1.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak;

 

 

2.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

3.

Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

4.

Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

 

 

5.

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

6.

Para Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

 

 

7.

Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 15 Oktober 2015\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
                    \\
                   ttd\\
\\
   SIGIT PRIADI PRAMUDITO