KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 46 /PMK.02/2008

\\
TENTANG\\
\\
TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT\\
DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN\\
TAHUN 2008\\
\\
MENTERI KEUANGAN,\\
 

Menimbang 


:

a.

bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan perubahan kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008;

 

 

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008, perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2008 ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

 

 

c.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2008, tata cara revisi DIPA diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

 

 

5.

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008;

 

 

6.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2008.

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2008.

 

 

BAB I\\
KETENTUAN UMUM 

 

 

Pasal 1

 

 

(1)

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Revisi Rincian ABPP adalah perubahan/pergeseran rincian anggaran menurut alokasi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008.

 

 

(2)

Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi DIPA adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA.

 

 

Pasal 2 

 

 

 Revisi Rincian ABPP meliputi:

 

 

1.

Pergeseran anggaran belanja:

 

 

 

a.

antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;

 

 

 

b.

antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau

 

 

 

c.

antarjenis belanja dalam satu kegiatan.

 

 

2.

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

 

 

3.

Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN.

 

 

4.

Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi non Badan Hukum Milik Negara (PT non BHMN).

 

 

5.

Perubahan anggaran sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.

 

 

6.

Perubahan anggaran antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah.

 

 

7.

Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani.

 

 

Pasal 3 

 

 

(1)

Pergeseran anggaran belanja antarkegiatan dalam satu program dari hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b merupakan hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai.

 

 

(2)

Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran atau untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

 

 

Pasal 4

 

 

(1)

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 merupakan kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 

 

(2)

Kelebihan realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan ijin penggunaan yang berlaku.

 

 

Pasal 5 

 

 

(1)

Perubahan pagu PHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 merupakan peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat multi years dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan PHLN.

 

 

(2)

Luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan/atau percepatan penarikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PHLN yang belum disetujui dalam APBN tahun 2008 dan pinjaman yang bersumber dari kredit ekspor.

 

 

(3)

PHLN yang belum disetujui dalam APBN tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pinjaman/hibah luar negeri yang naskah perjanjiannya belum ditandatangani sampai dengan APBN Tahun 2008 ditetapkan.

 

 

Pasal 6

 

 

Ketentuan mengenai penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi non Badan Hukum Milik Negara (PT non BHMN) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

 

Pasal 7 

 

 

(1)

Revisi Rincian ABPP dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan:

 

 

 

a.

Pengurangan terhadap :

 

 

 

 

1)

alokasi belanja mengikat (kegiatan 0001 dan 0002) kecuali dalam rangka memenuhi kegiatan operasional;

 

 

 

 

2)

alokasi dana untuk pembayaran berbagai tunggakan; 

 

 

 

 

3)

Rupiah Murni Pendamping PHLN; 

 

 

 

 

4)

alokasi dana kegiatan yang bersifat multi years; dan

 

 

 

 

5)

alokasi dana pada rincian Kelompok Pengeluaran/ Subkegiatan/Kegiatan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

 

 

 

b.

Penggunaan dana hasil optimalisasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 antara lain pengadaan kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor, dan pembayaran honor-honor.

 

 

(2)

Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1) merupakan kegiatan yang didanai dari belanja pegawai mengikat dan belanja barang mengikat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

BAB II\\
TATA CARA REVISI RINCIAN ABPP

 

 

Pasal 8

 

 

(1)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian Negara/ Lembaga selaku kuasa pengguna anggaran menyampaikan usulan Revisi Rincian ABPP kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

 

(2)

Usulan Revisi Rincian ABPP sekurang-kurangnya dilampiri :

 

 

 

a.

Format 1.5 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang memuat usulan perubahan/pergeseran anggaran per kegiatan, baik yang dananya bersumber dari Rupiah Murni maupun dari luncuran atau percepatan penarikan PHLN;

 

 

 

b.

Perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan/pergeseran, termasuk penyediaan dana pendamping untuk PHLN yang mensyaratkan adanya dana rupiah pendamping;

 

 

 

c.

Rincian sisa dana PHLN yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja dan diketahui oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat, khusus untuk perubahan pagu PHLN sebagai akibat dari luncuran PHLN;

 

 

 

d.

Surat keterangan dari //Project Management Unit// (PMU) dan //Annual Work Plan// (AWP) yang telah disetujui //lender// dalam hal percepatan penarikan PHLN;

 

 

 

e.

Format 1.4 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP; dan

 

 

 

f.

Data Pendukung yang terkait seperti Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya dan Revisi DIPA terakhir.

 

 

Pasal 9

 

 

(1)

Direktur Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas usul Revisi Rincian ABPP yang disampaikan setelah seluruh dokumen diterima secara lengkap dengan memperhatikan substansi revisi, batasan revisi dan kewenangan penetapannya.

 

 

(2)

Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Anggaran menetapkan Revisi Rincian ABPP yang dituangkan dalam perubahan SAPSK selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

 

 

(3)

Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan perubahan SAPSK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga selaku kuasa pengguna anggaran.

 

 

(4)

Berdasarkan perubahan SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian Negara/ Lembaga selaku kuasa pengguna anggaran menyusun dan menandatangani revisi DIPA untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

 

(5)

Perubahan SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

 

 

BAB III\\
PELAPORAN REVISI RINCIAN ABPP KEPADA DPR-RI

 

 

Pasal 10 

 

 

(1)

Setiap Revisi Rincian ABPP yang ditetapkan dalam perubahan SAPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tembusannya dikirimkan kepada DPR-RI oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

 

 

(2)

Seluruh Perubahan SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan kepada DPR-RI dalam APBN-Perubahan (APBN-P) dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

 

 

(3)

Perubahan rincian/pergeseran yang dilaporkan dalam APBN-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan SAPSK yang dilakukan sebelum APBN-P diajukan kepada DPR-RI.

 

 

(4)

Perubahan rincian/pergeseran yang dilaporkan dalam LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perubahan SAPSK yang dilakukan sepanjang tahun 2008. 

 

 

(5)

Diagram Tata Cara Revisi Rincian ABPP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

BAB IV\\
TATA CARA REVISI DIPA

 

 

Pasal 11

 

 

(1)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan Revisi DIPA dan mengajukan pengesahan Revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

 

 

(2)

Revisi DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

 

 

(3)

Revisi DIPA dilaksanakan:

 

 

 

a.

berdasarkan perubahan SAPSK; atau

 

 

 

b.

tanpa perubahan SAPSK dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

 

 

Pasal 12 

 

 

(1)

Pengesahan Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan Revisi Rincian ABPP yang ditetapkan dalam perubahan SAPSK meliputi:

 

 

 

a.

Pergeseran anggaran belanja: 

 

 

 

 

1)

antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;

 

 

 

 

2)

antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau

 

 

 

 

3)

antarjenis belanja dalam satu kegiatan.

 

 

 

b.

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

 

 

 

c.

Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN;

 

 

 

d.

Perubahan anggaran sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi;

 

 

 

e.

Perubahan anggaran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah;

 

 

 

f.

Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Anggaran; dan

 

 

 

g.

Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani.

 

 

(2)

Pengesahan Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:

 

 

 

a.

Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi;

 

 

 

b.

Perubahan kantor bayar (KPPN);

 

 

 

c.

Perubahan anggaran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah sepanjang digunakan untuk kode akun (MAK) yang sama;

 

 

 

d.

Perubahan alokasi dana antarsubkegiatan termasuk menambah subkegiatan baru dalam satu kegiatan, satu program, satu jenis belanja dan satu satker sepanjang sasaran program dan/atau volume keluaran kegiatan/subkegiatan telah dicapai dan tidak mengurangi alokasi dana belanja mengikat;

 

 

 

e.

Perubahan volume keluaran pada subkegiatan sepanjang sasaran program dan volume keluaran kegiatan telah dicapai tanpa mengubah alokasi dana pada kegiatan, program, jenis belanja dan satker;

 

 

 

f.

Pencairan dana yang diblokir/bertanda bintang (*) sepanjang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila persyaratan telah dipenuhi;

 

 

 

g.

Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi non Badan Hukum Milik Negara (PT non BHMN).

 

 

(3)

Revisi dapat dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja dengan ketentuan :

 

 

 

a.

tidak mengakibatkan perubahan DIPA; 

 

 

 

b.

tidak mengurangi belanja gaji dan tunjangan lainnya yang melekat pada gaji; 

 

 

 

c.

tidak mengurangi/merelokasi belanja mengikat; dan

 

 

 

d.

masih dalam kelompok pengeluaran yang sama. 

 

 

(4)

Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengubah Petunjuk Operasional Kegiatan dan dokumen RKAKL berkenaan, dan selanjutnya menyampaikan arsip data komputer (ADK) perubahan RKAKL dimaksud kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat untuk dilakukan pemutakhiran data DIPA serta tembusan disampaikan kepada KPPN bersangkutan.

 

 

Pasal 13 

 

 

(1)

Pengesahan Revisi DIPA diatur sebagai berikut :

 

 

 

a.

Revisi DIPA untuk DIPA satker Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta, disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

 

 

b.

Revisi DIPA untuk : 

 

 

 

 

1)

DIPA satker pusat yang berlokasi di daerah (diluar DKI Jakarta);

 

 

 

 

2)

DIPA satker vertikal;

 

 

 

 

3)

DIPA Dekonsentrasi; dan

 

 

 

 

4)

DIPA Tugas Pembantuan.

 

 

 

 

Baik untuk DIPA yang awalnya disahkan di pusat maupun di daerah, disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

 

 

(2)

Dalam pengesahan revisi tidak diperbolehkan mengurangi pagu dana Kelompok Pengeluaran/Subkegiatan/Kegiatan pada DIPA yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan pencairan dananya.

 

 

(3)

Batas waktu pengesahan Revisi DIPA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengesahan revisi serta data pendukung diterima secara lengkap.

 

 

(4)

Penyampaian Revisi DIPA yang telah disahkan diatur sebagai berikut:

 

 

 

a.

Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan KPPN terkait beserta ADK dan tembusan kepada:

 

 

 

 

1)

Menteri/Ketua Lembaga;

 

 

 

 

2)

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 

 

 

 

 

3)

Gubernur Propinsi; 

 

 

 

 

4)

Direktur Jenderal Anggaran;

 

 

 

 

5)

Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan; dan

 

 

 

 

6)

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait beserta ADK.

 

 

 

b.

Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan KPPN terkait beserta ADK dan tembusan kepada :

 

 

 

 

1)

Menteri/Ketua Lembaga;

 

 

 

 

2)

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 

 

 

 

 

3)

Gubernur Propinsi; 

 

 

 

 

4)

Direktur Jenderal Anggaran;

 

 

 

 

5)

Direktur Jenderal Perbendahaaraan:

 

 

 

 

 

a.

Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharan, beserta ADK; dan

 

 

 

 

 

b.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. 

 

 

(5)

Revisi DIPA yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran setiap bulan beserta seluruh ADK baik yang dilaporkan revisinya maupun yang tidak direvisi.

 

 

Pasal 14

 

 

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Satuan Kerja melakukan pemutakhiran data anggaran berdasarkan revisi DIPA yang telah disahkan.

 

 

BAB V\\
KETENTUAN LAIN-LAIN

 

 

Pasal 15

 

 

(1)

Revisi Rincian ABPP yang memerlukan persetujuan DPR-RI diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPR-RI.

 

 

(2)

Batas akhir pengajuan Revisi Rincian ABPP untuk APBN maupun APBN-P adalah tanggal 31 Oktober 2008, sedangkan untuk satker PT Non BHMN pengajuan dan penetapan Revisi Rincian ABPP adalah tanggal 31 Desember 2008.

 

 

(3)

Ketentuan mengenai tata cara Revisi DIPA untuk satker BLU diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

 

 

Pasal 16

 

 

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

 

 

Pasal 17

 

 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Ketentuan dalam Lampiran II Bab IV huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

Pasal 18

 

 

(1)

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

 

 

(2)

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 ini tetap berlaku untuk tahun-tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak diatur lain.

 

 

(3)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 31 Maret 2008

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI