KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
                           NOMOR KEP - 58/BC/1997

                              TENTANG

                           PATROLI BEA DAN CUKAI

                  DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka upaya pengamanan hak-hak negara dan agar dipatuhinya peraturan perundang-
    undangan yang berlaku dipandang perlu untuk melaksanakan patroli yang efektif dan efisien serta 
    tidak menghambat kelancaran arus sarana pengangkut, barang, perjalanan penumpang, awak kapal, 
    dan orang.
b.  bahwa pelaksanaan patroli dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Mengingat : 

1.  Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, 
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612); dan semua peraturan 
    pelaksanaannya;
2.  Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76 
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613); dan semua peraturan
    pelaksanaannya;
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 TAHUN 1996 Tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran 
    Negara Tahun 1996 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3626); dan semua 
    peraturan pelaksanaannya;
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 TAHUN 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang 
    Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 
    Nomor 3627); dan semua peraturan pelaksanaannya;
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara 
    Tahun 1996 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3628); dan semua peraturan 
    pelaksanaannya;
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai 
    (Lembaran Negara Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3629) dan semua
    peraturan Pelaksanaannya;
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara 
    Tahun 1996 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3638); dan semua peraturan 
    pelaksanaannya;
8.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 TAHUN 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan 
    dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 
    3651); dan semua peraturan pelaksanaannya;
9.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323 /KMK.05/1995 tentang Pelaksanaan 
    Penindakan di Bidang Cukai;
10.     Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana 
    Penindakan di Bidang Kepabeanan;
11.     Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan 
    Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PATROLI BEA DAN CUKAI.


                        Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1.  Patroli Bea dan Cukai adalah patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai di laut, di 
    darat, dan di udara untuk pencegahan, penindakan, dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan 
    perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta tujuan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2.  Kapal Patroli adalah kapal laut dan kapal udara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang digunakan 
    oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai dalam melakukan patroli Bea dan Cukai.
3.  Kendaraan Patroli adalah kendaraan darat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang digunakan oleh 
    Satuan Tugas Bea dan Cukai dalam melakukan patroli Bea dan Cukai.
4.  Kapal Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, 
    yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang 
    berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung, dan bangunan 
    terapung yang tidak berpindah-pindah.
5.  Kapal Udara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pesawat udara, pesawat terbang, dan 
    helikopter.
6.  Satuan Tugas Bea dan Cukai adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pejabat Bea dan Cukai yang 
    mendapat tugas untuk melakukan patroli.
7.  Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai adalah unit pelaksana tehnis Direktorat Jenderal Bea dan 
    Cukai dan tempat pengelolaan sarana operasi Bea dan Cukai.
8.  Komandan Patroli adalah Pejabat Bea dan Cukai atau Nahkoda kapal atau Kapten Pilot yang ditunjuk 
    untuk memimpin patroli.


                        Pasal 2

(1).    Kapal Patroli ditempatkan pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai berdasarkan kebutuhan.
(2).    Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat 
    yang ditunjuk.
(3).    Penempatan Kapal patroli dalam rangka perbantuan di Kantor Bea dan Cukai berdasarkan Surat 
    Perintah Patroli atau Surat Perintah Berlayar/Terbang oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang.
(4).    Kapal Patroli yang ditempatkan pada Kantor Bea dan Cukai sebagai inventaris Kantor Bea dan Cukai 
    yang bersangkutan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.
(5)     Kendaraan patroli di darat ditetapkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai.


                        Pasal 3

(1).    Patroli Bea dan Cukai dilaksanakan:
    a.  di laut, meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona
        ekonomi ekslusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasiinstalasi, dan 
        bangunan-bangunan lainnya, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
    b.  di udara, meliputi seluruh ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Republik 
        Indonesia; dan
    c.  di darat, meliputi seluruh wilayah darat Republik Indonesia di luar Kawasan Pabean.


                        Pasal 4

(1).    Patroli Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksanaan tugas dalam 
    rangka:
    a.  penindakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 
        tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan dan peraturan pelaksanaannya;
    b.  penindakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.05/1996 
        tanggal 1 Mei 1996 tentang Pelaksanaan Penindakan di Bidang Cukai.
    c.  pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta 
        peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat 
        Jenderal; atau
    d.  penyelidikan sebagai tindak lanjut dari penyidikan.
(2).    Patroli Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan rencana 
    setiap tahun anggaran.
(3).    Patroli Bea dan Cukai di udara dilaksanakan untuk membantu Patroli Bea dan Cukai di laut dan di 
    darat, pemantauan, dan uji terbang (flight test/route check/nafigational check).


                        Pasal 5

(1).    Patroli dilaksanakan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai yang terdiri dari Komandan Patroli, seorang 
    wakil komandan patroli, dan awak kapal sebagai anggota.
(2).    Satuan Tugas Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang 
    berwenang menerbitkan Surat Perintah berdasarkan Pasal 7 ayat (2).
(3).    Anggota Satuan Tugas Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya seorang 
    Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(4).    Wakil Komandan Patroli sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi tehnis Kepabeanan DPT II atau yang 
    sederajat.


                        Pasal 6

Atas perintah Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk, Satuan Tugas Bea dan Cukai:
a.  melaksanakan patroli bersama dengan Administrasi Pabean negara lainnya;
b.  ikut serta dalam Patroli Keamanan Laut (Kamla) berdasarkan permintaan Badan Koordinasi 
    Keamanan Laut (Bakorkamla);
c.  membantu instansi penegak hukum lainnya berdasarkan permintaan instansi terkait atas dasar Nota 
    Persepahaman;
d.  ikut serta dalam kegiatan Search and Rescue (SAR) berdasarkan permintaan Badan SAR Nasional/
    Daerah; atau
e.  ikut serta melaksanakan Pertahanan Keamana n Negara dan pengamanan Pejabat Negara 
    berdasarkan perintah Menteri Pertahanan keamanan/Panglima ABRI atau Pejabat yang ditunjuk.


                        Pasal 7

(1).    Pelaksanaan Patroli Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai 
    dengan huruf c dan Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d berdasarkan Surat Perintah yang 
    diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang.
(2).    Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang menerbitkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada 
    ayat (1) ialah:
    a.  Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk;
    b.  Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani 
        Pencegahan Penindakan dan Penyidikan atau Pejabat yang ditunjuk;
    c.  Kepala Kantor Wilayah;
    d.  Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah yang menangani Pencegahan Penindakan dan
        Penyidikan atau Pejabat yang ditunjuk; atau
    e.  Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk.
(3).    Pelaksanaan Patroli Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 huruf e 
    berdasarkan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.


                        Pasal 8

(1).    Surat Perintah untuk melaksanakan Patroli Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
    (1) dan ayat (3) memuat tentang:
    a.  nomor Surat Perintah;
    b.  dasar dan pertimbangan pemberian perintah;
    c.  nama, pangkat, dan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah;
    d.  perintah yang harus dilaksanakan;
    e.  tempat dimana tugas dilaksanakan;
    f.  jangka waktu penugasan;
    g.  sarana yang digunakan termasuk senjata api;
    h.  pakaian yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah;
    i.  kewajiban pelaporan hasil patroli;
    j.  tempat dan tanggal peneribitan Surat Perintah;
    k.  jabatan, tanda tangan, nama, dan NIP pejabat pemberi perintah serta cap dinas; dan
    l.  tembusan kepada pihak terkait apabila dianggap perlu.
(2).    Bentuk Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pada lampiran 1 dalam Keputusan 
    ini.
(3).    Penatausahaan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti yang diatur dalam Pasal 
    5 Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP- 08/BC/1997 tanggal 30 Januari 1997 tentang Penghentian, 
    Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang di atasnya serta Penghentian 
    Pembongkaran dan Penegahan Barang.


                        Pasal 9

(1).    Kapal Patroli yang dipergunakan dalam rangka Patroli Bea dan Cukai wajib dilengkapi dengan Surat 
    Perintah Berlayar atau Surat Perintah Terbang yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 
    berwenang seperti pada lampiran 2 dan lampiran 3 Keputusan ini. 
(2).    Pejabat Bea dan Cukai yang bewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 
    a.  Surat Perintah Berlayar dikeluarkan oleh:
        1.  Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk;
        2.  Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
            menangani Pencegahan Penindakan dan Penyidikan atau Pejabat yang ditunjuk;
        3.  Kepala Kantor Wilayah;
        4.  Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah yang menangani Pencegahan Penindakan
            dan Penyidikan atau Pejabat yang ditunjuk; atau
        5.  Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk.
    b.  Surat Perintah Terbang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat 
        yang ditunjuk.
(3).    Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut dari Buku Surat Perintah 
    Berlayar/Terbang yang bentuk dan isinya seperti pada lampiran 4 Keputusan ini.


                        Pasal 10

(1).    Kapal Patroli yang dipergunakan dalam rangka Patroli Bea dan Cukai harus memenuhi syarat 
    kelaiklautan/kelaikan udara.
(2).    Pernyataan kelaikan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh instansi yang 
    berwenang.
(3).    Kelaiklautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Kepala Pangkalan Sarana Operasi 
    Bea dan Cukai :
    a.  setelah mendapat laporan dari Pejabat Bea dan Cukai yang bertanggung jawab mengenai 
        nautika, teknik kapal, penginderaan dan telekomunikasi; dan
    b.  bahwa kapal patroli untuk di laut memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam SOLAS
        (Save of Live at Sea) sebagaimana yang diatur dalam Protokol SOLAS 1978 yang dikeluarkan 
        oleh IMO (International Maritime Organisation).
(4)     Pejabat Bea dan Cukai yang bertanggung jawab mengenai nautika, teknik kapal, penginderaan, dan 
    telekomunikasi sebelum menyampaikan laporan kepada Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan 
    Cukai terlebih dahulu wajib melakukan persiapan dan pengujian fungsi peralatan/perlengkapan kapal 
    patroli.
(5)     Persiapan dan pengujian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
    a.  alat/perlengkapan keselamatan di laut oleh petugas nautika kapal patroli;
    b.  mesin induk, mesin bantu dan listrik kapal oleh petugas teknik kapal patroli;
    c.  alat radar, Global Position System (GPS), dan Echo Sounder oleh petugas penginderaan
        kapal patroli;
    d.  sarana radio komunikasi oleh petugas telekomunikasi kapal patroli.


                        Pasal 11

(1).    Sebelum keberangkatan Kapal Patroli, Pejabat Bea dan Cukai yang bertanggung jawab mengenai 
    perbekalan kapal wajib mempersiapkan kebutuhan kapal patroli.
(2).    Penatausahaan kebutuhan/perbekalan kapal patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
    dilaksanakan secara tertib dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.


                        Pasal 12

(1).    Kapal patroli yang dipergunakan dalam patroli Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api 
    dinas.
(2).    Penempatan senjata api dinas pada Kapal Patroli wajib dicantumkan dalam Surat Perintah Berlayar/
    Terbang.
(3).    Penempatan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci mengenai jumlah, jenis, merk, 
    tipe, dan ukuran/kaliber serta jumlah munisi untuk masing- masing jenis serta nama-nama petugas 
    yang bertanggung jawab untuk tiap-tiap senjata api dinas seperti pada lampiran 5 Keputusan ini.


                        Pasal 13

(1).    Selama melaksanakan patroli, Komandan Patroli wajib melaporkan posisi dan kegiatannya dalam 
    waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang memberi perintah.
(2).    Komandan Patroli membuat catatan perjalanan dalam Jurnal Kapal seperti pada lampiran 6 atau 
    Jurnal Pesawat Terbang (Journey/Log) seperti pada lampiran 7 Keputusan ini.
(3).    Atas setiap kerusakan Kapal Patroli, Komandan Patroli wajib mencantumkan dalam Jurnal Kapal dan 
    membuat Laporan berdasarkan Pasal 18 Keputusan ini.


                        Pasal 14

(1).    Berdasarkan pertimbangan Nahkoda/Kapten Pilot Kapal Patroli karena alasan teknik atau cuaca 
    sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan patroli, sebelum kembali ke tempat pemberangkatan/
    Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai wajib melaporkan kepada Pejabat penerbit Surat Perintah.
(2).    Atas keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a.  dicantumkan dalam Jurnal Kapal.
    b.  Komandan Patroli Bea dan Cukai wajib membuat Laporan berdasarkan Pasal 18 Keputusan ini.


                        Pasal 15

(1).    Dalam hal diperlukan pengejaran seketika (Hot Pursuit) karena diduga terjadi pelanggaran ketentuan 
    perundang-undangan yang berlaku, Komandan Patroli segera melaporkan kepada Pejabat Penerbit 
    Surat Perintah.
(2).    Atas kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a.  dicatat dalam Jurnal Kapal.
    b.  Komandan Patroli Bea dan Cukai wajib membuat Laporan berdasarkan Pasal 18 Keputusan ini.


                        Pasal 16

Pelaksanaan Patroli Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, Komandan Patroli wajib 
membuat Laporan berdasarkan Pasal 18 Keputusan ini.


                        Pasal 17

(1).    Dalam hal adanya ancaman/perlawanan sehingga membahayakan keselamatan kapal patroli dan 
    mengancam jiwa Satuan Tugas Bea dan Cukai, Komandan Patroli dapat memerintahkan dan 
    melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api dan segera melaporkan kepada Pejabat 
    Penerbit Surat Perintah.
(2).    Atas kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komandan Patroli wajib membuat Laporan 
    berdasarkan Pasal 18 keputusan ini.


                        Pasal 18

(1).    Bentuk dan isi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, 
    Pasal 15 ayat (2) huruf b, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) seperti pada lampiran 8 Keputusan ini.
(2).    Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Komandan Patroli dan diberi 
    nomor urut dari Buku Laporan Patroli seperti pada lampiran 9 Keputusan ini.


                        Pasal 19

Barang dan sarana pengangkut hasil patroli Bea dan Cukai serta pelaku pelanggaran diselesaikan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku.


                        Pasal 20

Atas pelaksanaan Patroli Bea dan Cukai:
a.  Kepala Kantor Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Kantor Wilayah; 
    dan
b.  Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal u.p. Pejabat 
    Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani Pencegahan 
    Penindakan dan Penyidikan.


                        Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Juni 1997
Direktur Jenderal

ttd.

Soehardjo
NIP. 060013988
</code>