KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      13 Juli 1998

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 14/PJ.33/1998

                        TENTANG

       PEMBATALAN SK PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK 
                YANG MENGAJUKAN KEBERATAN/BANDING

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 TAHUN 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak dan menunjuk Pasal 34 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa banding hanya 
dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar lunas, maka agar tidak menimbulkan 
kontradiksi dengan ketentuan mengenai pemberian persetujuan angsuran/penundaan pembayaran pajak 
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1.  Sebagaimana diketahui sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
    606/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 juncto Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal 
    Pajak Nomor : Kep-53/PJ./1995 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Angsuran dan Penundaan 
    Pembayaran Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Angsuran 
    Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak paling lama 12 (dua belas) 
    bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2.  Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa 
    Pajak, permohonan banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar 
    lunas.

3.  Apabila Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat 
    Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dan sebelum habis masa angsuran atau masa penundaan 
    pembayaran pajaknya tersebut Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan/banding, maka 
    keputusan pemberian angsuran pembayaran pajak atau penundaan pembayaran pajak menjadi gugur 
    (batal) sejak tanggal surat permohonan keberatan/banding tersebut diajukan ke DJP atau BPSP. 
    Selanjutnya agar permohonan banding dapat diajukan ke BPSP, Wajib Pajak harus melunasi utang 
    pajak atau sisa utang pajaknya.

    Contoh :
    Utang pajak Wajib Pajak A sebesar Rp. 120 juta.
    a.  Wajib Pajak mendapatkan Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak selama 12 (dua 
        belas) bulan sejak 1 Mei 1998 sampai dengan 1 Mei 1999 dengan angsuran setiap bulan 
        Rp. 10 juta. Pada tanggal 1 September 1998 Wajib Pajak mengajukan banding ke BPSP.
        Maka angsuran pembayaran pajak tersebut gugur (batal) sejak 1 September 1998 dan sisa 
        utang pajaknya sebesar Rp. 120 juta dikurangi Rp. 30 juta = Rp. 90 juta harus dibayar lunas 
        sekaligus.

    b.  Wajib Pajak mendapatkan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak selama 12 (dua 
        belas) bulan sejak 1 Mei 1998 sampai 1 Mei 1999. Pada tanggal 1 September 1998 Wajib 
        Pajak mengajukan banding ke BPSP.Maka penundaan pembayaran pajak tersebut gugur 
        (batal) sejak 1 September 1998 dan utang pajaknya sebesar Rp. 120 juta harus dibayar lunas 
        sekaligus.

4.  Formulir Keputusan Direktur Jenderal Pajak terutang Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak yaitu 
    KP.RIKPA 4.3 dan KP.RIKPA 4.4 pada bagian terakhir ditambahkan kalimat "Keputusan ini tidak 
    berlaku apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau banding ke 
    BPSP sebelum tanggal habisnya masa angsuran/penundaan".

Demikian penegasan ini disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. ANSHARI RITONGA
</code>