KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   11 Maret 2004

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 256/PJ.32/2004

                            TENTANG

                    PENJELASAN PEMBAYARAN PAJAK

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 16 Februari 2004 perihal tersebut di atas, dengan ini 
disampaikan sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut, secara garis besar dikemukakan bahwa:
    a.  Menunjuk Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-99/PJ.32/2004 tanggal 6 Februari 2004 
        tentang penjelasan atas objek pajak di bidang usaha hotel dan restoran khususnya angka 3 
        huruf b, Saudara menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
        1)  Sejak tahun 2002 sampai dengan bulan April 2003, fasilitas hotel seperti karaoke dan 
            sauna hanya diperuntukkan bagi tamu hotel dan tidak untuk umum, dikarenakan 
            belum adanya ijin operasional karaoke dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
        2)  Selanjutnya, sejak tanggal 10 April 2003 setelah terbitnya ijin operasional karaoke 
            maka semua fasilitas yang ada dibuka untuk umum, dan sejak saat itu Pemerintah 
            Daerah mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar pajak hiburan, hal ini sesuai 
            dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 TAHUN 2001 tentang Pajak Daerah Pasal 
            48 ayat (1) yang menyatakan bahwa Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan 
            hiburan dengan dipungut bayaran;
    b.  Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Saudara menyatakan telah melaksanakan 
        kewajiban dengan membayar semua pajak kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

2.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku serta memperhatikan isi surat Saudara 
    pada angka 1 di atas dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
    a.  Penegasan yang telah kami sampaikan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 
        S-99/PJ.32/2004 tanggal 6 Februari 2004 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    b.  Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberikan penegasan kembali sebagai berikut:
        1)  Atas penyerahan sampai dengan bulan April 2003, sepanjang fasilitas hotel seperti 
            karaoke dan sauna hanya digunakan bagi tamu hotel dan tidak untuk umum, tidak 
            terutang Pajak Pertambahan Nilai;
        2)  Selanjutnya atas penyerahan sejak tanggal 10 April 2003 dan seterusnya, untuk 
            fasilitas hotel seperti karaoke dan sauna yang digunakan bukan oleh tamu hotel, 
            terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR,

ttd

SURJOTAMTOMO SOEDIRDJO
</code>