KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                14 Agustus 1995   

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1573/PJ.51/1995

                            TENTANG

           PENANGGUHAN PPN DAN PPn BM ATAS PROYEK PELISTRIKAN SWASTA

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan permasalahan yang Saudara sampaikan dalam surat nomor -- tanggal 27 April 1995, 
dengan ini diberikan penjelasan bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-427/MK.04/1995 
tanggal 18 Juli 1995, terhadap semua perjanjian usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta yang telah ditanda 
tangani pada masa sebelum berlakunya Undang-undang perpajakan yang baru (1 Januari 1995), ketentuan 
pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI Nomor 37 TAHUN 1992 dan 
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 128/KMK.00/1993 tanggal 10 Pebruari 1993, masih berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO
</code>