KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                            23 November 2000

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                       NOMOR S - 2281/PJ.532/2000

                             TENTANG

                 RINCIAN PEMBAYARAN PPN DAN PPn BM KENDARAAN DINAS BANTUAN WHO

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXXXX tanggal 6 Oktober 2000 hal Permohonan Rincian Pembayaran 
PPN dan PPn BM Kendaraan Dinas Bantuan WHO, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : 
    a.  Menindaklanjuti surat Saudara kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KH.00.5.I.566 
        tanggal 24 Juli 2000 hal Permohonan Rincian Pembayaran PPN dan PPn BM, Saudara masih 
        memerlukan penjelasan mengenai rincian PPN, PPn BM dan sanksi administrasi yang harus 
        dibayar oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan sehubungan 
        dengan hibah dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berupa kendaraan bermotor Toyota 
        Corolla SE G Saloon 1600 cc tahun 1995.
    b.  Penjelasan tersebut Saudara perlukan untuk kelanjutan proses hibah kendaraan dinas dari
        WHO tersebut.

2.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
    telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994, Pasal 19 ayat (1) menyatakan 
    bahwa apabila atas pajak yang terutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang
    dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar itu, dikenakan bunga sebesar
    2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan 
    hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

3.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan 
    Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
    Nomor 11 TAHUN 1994, antara lain mengatur : 
    a.  Pasal 1 huruf q menyatakan bahwa nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar 
        penghitungan Bea Masuk, ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan 
        perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan PPn BM.
    b.  Pasal 4 huruf b menyatakan bahwa PPN dikenakan atas impor BKP.
    c.  Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa disamping dikenakan PPN, atas impor BKP Yang Tergolong 
        Mewah juga dikenakan PPn BM.

4.  Surat Direktur Jenderal Pajak kepada Saudara nomor S-3077/PJ.52/1999 tanggal 28 Desember 1999 
    hal Permohonan Pembebasan Pajak atas Impor Kendaraan, butir 4.1 menyatakan bahwa atas impor 
    1 (satu) unit kendaraan bermotor tipe sedan Toyota Corolla SE-G Saloon tahun pembuatan 1995 oleh 
    World Health Organization (WHO) yang telah memperoleh fasilitas PPN dan PPn BM tidak dipungut pada
    saat impor, karena akan dihibahkan kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen 
    Kesehatan Republik Indonesia, maka PPN dan PPn BM yang seharusnya terutang pada saat impor 
    tersebut harus dibayar kembali sesuai dengan nilai impor ditambah dengan sanksi administrasi.

5.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4, dan memperhatikan isi surat Saudara pada 
    butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa : 
    a.  Besarnya PPN dan PPn BM yang harus dibayar kembali adalah sebesar PPN dan PPn BM yang 
        terutang pada saat impor kendaraan bermotor tersebut, ditambah sanksi administrasi berupa 
        bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh
        tempo atas impor oleh WHO sampai dengan hari dilakukannya pembayaran kembali PPN dan 
        PPn BM yang seharusnya terutang tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
    b.  Untuk pembayaran PPN dan PPn BM tersebut Saudara dapat menghubungi Kantor Pelayanan 
        Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora).

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. Direktur Jenderal
Direktur PPN dan PTLL

ttd.

Moch. Soebakir
NIP. 060020875
</code>