KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
           KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 430/KMK.04/1984
Ãƒâ€šÃ‚Â 
                              TENTANG 
Ãƒâ€šÃ‚Â 
     BATASAN DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
Ãƒâ€šÃ‚Â 
                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa batasan dan ukuran pengusaha kecil yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 1984 perlu 
    disesuaikan dengan tingkat kewajaran bagi golongan pengusaha kecil;
b.  bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan batasan dan ukuran pengusaha 
    kecil tersebut;

Mengingat :

Pasal 1 huruf l Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3264);

Memperhatikan :

Saran masyarakat pengusaha yang tergabung dalam berbagai organisasi dan asosiasi usaha mengenai 
batasan dan ukuran pengusaha kecil;

                            MEMUTUSKAN :

Dengan menarik kembali Keputusan Menteri Keuangan Nomor 967/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 
dan Nomor 970/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 ;

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATASAN DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL 
YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984.


                        Pasal 1

(1)     Yang dimaksud dengan pengusaha kecil berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 huruf l Undang-undang 
    Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah Pengusaha Kena Pajak, yang :
    a.  melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dengan jumlah nilai 
        peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) setahun dan
    b.  menggunakan modal usaha tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

(2)     Ketentuan ayat (1) tidak berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang 
    mewah.


                        Pasal 2

Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan 
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.


                        Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku, apabila pengusaha kecil tersebut memilih 
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.


                        Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.


                        Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 11 Mei 1984
MENTERI KEUANGAN

ttd

RADIUS PRAWIRO
</code>