KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 519/KMK.01/2003

                        TENTANG 

     PERUBAHAN LAMPIRAN I, II, III, IV, DAN V KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 443/KMK.01/2001 
       TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR 
       PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR PEMERIKSAAN DAN 
      PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan dipandang perlu untuk 
    menambah 5 (lima) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak, 5 
    (lima) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan penataan kembali wilayah kerja Kantor 
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
    Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan 
    Potensi Perpajakan;
b.  bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan 
    tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor 
    Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan 
    Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;

Mengingat :

1.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
    Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
2.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 
    Eselon I Departemen;
3.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001,
4.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Keuangan;
5.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
    Keuangan sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    535/KMK.01/2002;
6.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
    Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan 
    Potensi Perpajakan;

Memperhatikan   :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 380/M.PAN/10/2003 tanggal 
31 Oktober 2003;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I, II, III, IV, DAN V KEPUTUSAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 443/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN, KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN 
POTENSI PERPAJAKAN.


                        Pasal 1

(1) Memecah Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya I, Kantor Wilayah V Direktorat 
    Jenderal Pajak Jakarta Raya II, dan Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya III 
    menjadi 5 (lima) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
    Pajak Jakarta I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta II, Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Jakarta III, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta IV, dan Kantor Wilayah 
    Direktorat Jenderal Pajak Jakarta V.

(2) Memecah Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I, dan Kantor Wilayah IX 
    Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat II, menjadi 3 (tiga) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
    Pajak yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I, Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat 
    III.

(3) Memecah Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
    menjadi 2 (dua) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
    Pajak Jawa Bagian Tengah I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah II.

(4) Memecah Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, dan Kantor Wilayah XII 
    Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur II, menjadi 3 (tiga) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
    Pajak yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur 
    III.


                        Pasal 2

(1) Memecah Kantor Pelayanan Pajak Cikarang menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor 
    Pelayanan Pajak Cikarang Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Dua.

(2) Memecah Kantor Pelayanan Pajak Raba Bima menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor 
    Pelayanan Pajak Raba Bima dan Kantor Pelayanan Pajak Sumbawa Besar.

(3) Memecah Kantor Pelayanan Pajak Sorong menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor 
    Pelayanan Pajak Sorong dan Kantor Pelayanan Pajak Timika.


                        Pasal 3

Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Rantau Prapat, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan Subang, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pelaihari, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan Sangatta, dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Timika.


                        Pasal 4

Menata kembali wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan 
Pengamatan Potensi Perpajakan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V 
Keputusan ini.


                        Pasal 5

(1) Sejak berlakunya Keputusan ini, terdapat:
    a.  23 (dua puluh tiga) Kantor Wilayah;
    b.  176 (seratus tujuh puluh enam) KPP;
    c.  146 (seratus empat puluh enam) KPBB;
    d.  55 (lima puluh lima) KARIKPA;
    e.  236 (dua ratus tiga puluh enam) KP-4.

(2) Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja:
    a.  Kantor Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
    b.  KPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
    c.  KPPBB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
    d.  KARIKPA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
    e.  KP-4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.


                        Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor 
Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan 
Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, dinyatakan tidak berlaku.


                        Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
</code>