KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 13 Januari 1998

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                            NOMOR SE - 02/PJ.6/1998

                        TENTANG

                     EVALUASI PENERIMAAN PBB S/D BULAN NOPEMBER 1997

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berdasarkan Laporan Penerimaan PBB yang dihimpun oleh Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa 
realisasi penerimaan PBB sampai dengan bulan Nopember 1997 adalah sebagai berikut :
I.  Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1997/1998.

    Realisasi penerimaan PBB yang dicapai sampai dengan bulan Nopember 1997 untuk semua sektor 
    sebesar Rp 1.835.303.170 ribu atau 73,27% dari rencana penerimaan sebesar Rp.2.505.000.000 ribu. 
    Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana per sektor dapat dilihat pada Tabel berikut :

                                        (ribuan rupiah)
    _____________________________________________________________________________
    No. Sektor          Rencana     Realisasi         %
                    1997/1998       1997/1998       (4 : 3)
    _____________________________________________________________________________
    1      2              3               4       5
    _____________________________________________________________________________
    1   Pedesaan           214.755.817         172.531.183      80,34
    2   Perkotaan          852.009.183         552.191.329      64,81
    _____________________________________________________________________________
    Jumlah Pds/Pkt          1.066.765.000          724.722.512      67,94
    _____________________________________________________________________________
    3   Perkebunan         106.000.000          51.416.262      48,51
    4   Perhutanan :           227.000.000         118.796.543      52,33
        a.  IHH        118.300.000           87.023.874     73,56
        b.  Non IHH        108.700.000           31.772.669     29,23
    5   Pertambangan :      1.105.235.000          940.367.853      85,08
        a.  Migas       1.089.600.000          934.784.196      85,79
        b.  Non Migas        15.635.000            5.583.657        35,71
    _____________________________________________________________________________
    Jumlah APBN         2.505.000.000       1.835.303.170       73,27
    _____________________________________________________________________________

    Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerimaan yang tertinggi adalah sektor 
    Pertambangan Migas (85,79%) dan terendah sektor Perkebunan (48,5%). Rincian realisasi 
    penerimaan per sektor/Kanwil DJP/KPPBB/Dati I/Dati II dapat dilihat pada Lampiran Surat Edaran ini.

II. Perbandingan realisasi penerimaan PBB tahun 1997/1998 sampai dengan bulan Nopember 1997 
    dengan tahun 1996/1997 periode yang sama dapat dilihat pada tabel berikut :

                                        (ribuan rupiah)
    __________________________________________________________________________________
    No. Sektor          Realisasi penerimaan                  %        %
                1996/1997   %       1997/1998       %      (5 : 3)  (6 - 4)
    __________________________________________________________________________________
    1      2              3       4     5        6          7           8
    __________________________________________________________________________________
    1   Pedesaan       166.181.040    87       172.531.183    80,34      103,00  -6,66
    2   Perkotaan      516.953.581    64       552.191.329    64,81      106,00   0,81
    __________________________________________________________________________________
    Jumlah Pds/Pkt         683.134.621    69       724.722.512    67,94      106,00  -1,06
    __________________________________________________________________________________
    3   Perkebunan       45.716.743   47         51.416.262   48,51      112,00   1,51
    4   Perhutanan     110.793.977    53       118.796.543    52,33      107,00  -0,67
    5   Pertambangan       699.250.131    70       940.367.853    85,08      134,00 15,08
    __________________________________________________________________________________
    Jumlah APBN     1.538.895.472     67    1.835.303.170     73,27      119,00  6,27
    __________________________________________________________________________________

    Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 1996/997 periode yang sama, terlihat bahwa persentase 
    pencapaian rencana penerimaan untuk sektor Pedesaan dan Perhutanan mengalami penurunan, 
    namun sektor Perkebunan dan Pertambangan mengalami peningkatan.

III.    Peringkat persentase realisasi penerimaan tahun 1997/1998 sampai dengan Nopember 1997 dapat 
    disusun sebagai berikut :
    1.  Susunan peringkat untuk sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan Non IHH dan 
        Pertambangan Non Migas

        a.  Kanwil DJP
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   Kanwil      %         Peringkat Kanwil      %
            ____________________________________________________________________
                  1        IX       79,49       13     XI       30,84
                  2        VIII     78,87       12     XV       31,63
                  3        VII      68,67       11      II      33,73
            ____________________________________________________________________

        b.  KP.PBB
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   KP.PBB  %   Peringkat   KP.PBB     %
            ____________________________________________________________________
                  1     Ungaran 120,43      107     Kotabumi    16,42
                  2     Kupang      102,44      106     Palangkaraya    19,64
                  3     Serang      102,18      105     Baturaja    21,85
                  4     Purbalingga 101,13      104     Jayapura    22,42
                  5     Kuningan    96,38       103     Ambon       22,93
            ____________________________________________________________________

        c.  Daerah Tingkat I
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   Dati I      %   Peringkat   Dati I         %
            ____________________________________________________________________
            1             NTT       98,65       27        Bengkulu      28,54
            2             Jawa Timur    79,49       26        Kalimantan Timur  28,57
            3             Jawa Tengah   78,95       25        Kalimantan Barat  30,59
            4             Yogyakarta    78,3        24        Riau      30,71
            5             NTB       74,6        23        Maluku        31,21
            ____________________________________________________________________

        d.  Daerah Tingkat II
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   Dati II       % Peringkat   Dati II       %
            ____________________________________________________________________
            1           Kb Kendari      215,54    311        Kb Puncak Jaya      0
            2           Kb Nabire       202,93    310        Kb Paniai       0,01
            3           Kb Baucau       140,23    310        Kb Ermera       3,99
            4           Kb Tim Teng Sel 128,87    309        Kb Manatuto         4,21
            5           Kb Semarang 128,11    308        Kb Tanah Laut   5,47
            6           Kb Manufahi 116,93    307        Kb Ketapang         5,76
            7           Kb Aileu        116,68    306        Kb Ainaro       6,74
            8           Kb Grobogan 115,98    305        Kb Aceh Besar   8,13
            9           Kb Kulon Progo  115,17    304        Kb Pontianak       11,15
            10          Kb Ende     115,15    303        Kb Ambeno      11,58
            ____________________________________________________________________

    2.  Susunan peringkat untuk rencana penerimaan APBN
        a.  Kanwil DJP
            ____________________________________________________________________
                   Peringkat tertinggi              Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   Kanwil        %        Peringkat         Kanwil           %
            ____________________________________________________________________
                  1        XI       81,48       13         VI       59,76
                  2        I        81,14       12         X        63,58
                  3        XIV      80,78       11         II       66,53
            ____________________________________________________________________

        b.  KP.PBB
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi             Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   KP.PBB         %    Peringkat   KP.PBB           %
            ____________________________________________________________________
                  1     Ungaran 102,62      107     Bandung Dua    46,43
                  2     Cirebon       97,67     106     Jakarta Timur      49,96
                  3     Kuningan      97,63     105     Jakarta Selatan     51,7
                  4     Barabai       97,34     104     Tebing Tinggi      53,81
                  5     Lhokseumawe   96,61     103     Sampit         54,24
            ____________________________________________________________________

        c.  Daerah Tingkat I
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   Dati I        % Peringkat   Dati I             %
            ____________________________________________________________________
                1        Timor Timur          93,21     27         Lampung         57,87
                2        DI Aceh          91,6      26         DKI Jakarta         59,76
                3        Kalimantan Selatan   90,82     25         Kalimantan Barat    61,81
                4        NTT              88,14     24         Bali        62,69
                5        NTB              86,82     23         Kalimantan Tengah       64,44
            ____________________________________________________________________

        d.  Daerah Tingkat II
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   Dati II     %   Peringkat   Dati II            %
            ____________________________________________________________________
                1           Kb Nabire       133,14      311        Kb Tulang bawang   12,72
                2           Kb Kendari      110,67      310        Km Denpasar    40,49
                3           Kb Semarang 107,59      309        Kb Jayapura    43,94
                4           Kb Grobogan 103,47      308        Kb Mimika          45,7
                5           Kb Cirebon      102,64      307        Km Padang          45,92
                6           Kb Purwakarta   101,84      306        Kb Bandung     46,43
                7           Kb Kuningan 100,95      305        Kb Bangka          46,93
                8           Km Kupang   100,09      304        Km Batam       47,2
                9           Kb Sumenep  100,02      303        Kb Bondowoso   47,87
              10            Kb Wajo       99,66     302        Km Jakarta Timur   49,96
            ____________________________________________________________________

IV. Mengingat masih rendahnya realisasi penerimaan PBB bulan Nopember 1997 terutama sektor 
    Pedesaan dan Perkotaan, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan PBB dan untuk 
    mendapatkan hasil yang maksimal sekaligus dapat mengamankan rencana penerimaan diluar sektor 
    Pertambangan Migas dan Perhutanan IHH serta APBN, kiranya perlu diupayakan hal-hal sebagai 
    berikut :
    1.  Peningkatan kerjasama operasional pemungutan dalam Tim Intensifikasi PBB Tingkat I dan II, 
        khususnya bagi daerah-daerah yang realisasi penerimaannya sangat rendah selama tiga 
        tahun terakhir. Untuk itu perlu disusun strategi operasional pemungutan antara lain 
        melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah secara periodik, melaksanakan pekan panutan, bulan 
        bakti PBB dan operasi sisir.
    2.  Peningkatan pemantauan penyampaian SPPT dan perekaman bukti pembayaran PBB (STTS) 
        dalam rangka inventarisasi tunggakan riil yang masih bisa ditagih untuk selanjutnya dilakukan 
        penagihan aktif serta penghapusan piutang PBB yang sudah tidak dapat ditagih lagi sesuai 
        ketentuan yang berlaku.
    3.  Mengalokasikan dan memanfaatkan dana yang tersedia semaksimal mungkin untuk 
        meningkatkan penerimaan PBB, meningkatkan pokok ketetapan tahun 1977, meningkatkan 
        kegiatan pemungutan serta tertib administrasi PBB.
    4.  Meningkatkan kualitas dan kecepatan semua jenis pelayanan WP yang mempunyai dampak 
        langsung terhadap peningkatan penerimaan PBB.
    5.  Melakukan koordinasi yang baik dengan Bank Persepsi dan Tempat Pembayaran untuk 
        kelancaran pelayanan WP dan akurasi angka penerimaan PBB.

Demikian, untuk menjadi perhatian.




A n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK
</code>