KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/LOGO-djp.png}}

 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 

 

 

 

 

 

 

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;\\
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;\\
3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan;\\
di seluruh Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

SURAT EDARAN

NOMOR SE-30/PJ/2012

TENTANG

PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK\\
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA DIVIDEN

 

 

 

 

 

 

 

A.

Umum

 

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang dimaksud\\
dengan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,\\
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak. Salah satu data dan informasi keuangan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan adalah dividen.\\
\\
Laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan.\\
\\
Peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan telah mengatur bahwa atas penghasilan berupa dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Wajib Pajak badan dalam negeri kepada:

 

1.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final yang dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=030586fa78fc1abdba85da161d943b08|**19 TAHUN 2009**]];

 

2.

 Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

 

3.

Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

 

 

 

 

 

 

B.

Maksud dan Tujuan

 

1.

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak badan mengenai tempat pelaporan Pajak Penghasilan yang telah dipotong atas penghasilan berupa dividen;

 

2.

 memberikan kemudahan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban Wajib Pajak badan dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa dividen.

 

 

 

C.

Ruang Lingkup

 

Ruang lingkup penegasan dalam Surat Edaran ini melingkupi penegasan atas kewajiban Wajib Pajak badan dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa dividen.

 

 

 

 

 

 

 

D.

Dasar

 

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]];

 

2.

 Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=a36d22467b9c3af222b5e231e3b23791|**94 TAHUN 2010**]] tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=030586fa78fc1abdba85da161d943b08|**19 TAHUN 2009**]] tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 /PMK.03/201 0 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

 

 

 

E.

Pengertian

 

Dengan mempertimbangkan bahwa:

 

a.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan harus dilampiri laporan keuangan;

 

b.

data dan informasi mengenai dividen merupakan salah satu data dan informasi keuangan yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak badan dalam laporan keuangan untuk periode Tahun Pajak; dan

 

c.

untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak badan dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kemudahan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak badan,

 

maka dalam hal terdapat data dan informasi keuangan mengenai pembagian dividen dalam laporan keuangan Wajib Pajak badan, Wajib Pajak badan wajib melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan atas dividen tersebut serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan diadministrasikan.

 

 

 

 

 

 

 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 11 Juni 2012\\
Direktur Jenderal,\\
\\
ttd.\\
\\
A. Fuad Rahmany\\
NIP 195411111981121001

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan:\\
1. Sekretaris Direktorat Jenderal\\
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak\\
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan