KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 110/KMK.06/2004

                        TENTANG 

          PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KMK.017/2000 
             TENTANG PENDANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 
                  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 417/KMK.017/2000

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka program recovery peternakan ayam ras yang mengalami kerugian akibat flu 
    burung, diperlukan dukungan pendanaan dengan memanfaatkan dana Kredit Ketahanan Pangan 
    (KKP);
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
    Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    345/KMK.017/2000 tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan, sebagaimana telah diubah dengan 
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.017/2000.

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
    10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
    3790);
2.  Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001.

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KMK.017/2000 TENTANG PENDANAAN KREDIT KETAHANAN 
PANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
417/KMK.017/2000.


                        Pasal I

Mengubah Pasal 2 dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.017/2000 tentang Pendanaan Kredit 
Ketahanan Pangan, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

                        "Pasal 2

    (1) KKP digunakan untuk membiayai modal kerja:
        a.  Petani, dalam rangka kegiatan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi 
            jalar, dan pengembangan budidaya tanaman tebu;
        b.  Peternak, dalam rangka kegiatan usaha peternakan sapi potong, sapi perah, ayam 
            ras, ayam buras dan itik;
        c.  Petani Ikan, dalam rangka kegiatan usaha budidaya ikan dan atau bersama-sama 
            dengan  usaha budidaya peternakan ayam ras dan atau ayam buras;
        d.  Nelayan, dalam rangka kegiatan usaha penangkapan ikan; dan
        e.  Koperasi, dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung dan kedelai.

    (2) KKP digunakan untuk membiayai investasi:
        a.  Peternak, dalam rangka pembuatan/rehabilitasi kandang, pengadaan induk ayam ras, 
            ayam buras dan itik, pengadaan/peremajaan peralatan dan mesin tetas dan sarana 
            lain yang diperlukan untuk menunjang usaha peternakan sapi potong, sapi perah, 
            ayam ras, ayam buras dan itik;
        b.  Petani Ikan, dalam rangka pembuatan/rehabilitasi sarana pembudidayaan ikan, 
            pembuatan/rehabilitasi kandang, pengadaan/peremajaan peralatan dan mesin tetas, 
            dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang usaha budidaya ikan dan atau 
            bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam ras dan atau ayam buras;
        c.  Nelayan, dalam rangka pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain 
            yang diperlukan untuk menunjang usaha penangkapan ikan;".


                        Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2004
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO
</code>