KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
            KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 561/KMK.04/2000 
Ãƒâ€šÃ‚Â 
                        TENTANG

      TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS DAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA 
Ãƒâ€šÃ‚Â 
                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10A Undang-undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2000, 
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan 
Sekaligus, dan Pelaksanaan Surat Paksa;

Mengingat   :

1.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Nomor 3984);

2.  Undang-undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3987);

3.  Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS 
DAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA.


                        Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.  Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya 
    Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan 
    Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
    melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.  Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan 
    Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 
    Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan 
    Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk Penagihan Pajak sehubungan 
    dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang 
    dan peraturan daerah.

3.  Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat 
    untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 

4.  Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita 
    Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi 
    seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

5.  Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.

6.  Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan 
    Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

7.  Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat menurut peraturan perundang-
    undangan yang berlaku, termasuk Bea Masuk dan Cukai.


                        Pasal 2

Menteri Keuangan menunjuk :

a.  Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pejabat untuk penagihan Pajak Penghasilan, Pajak 
    Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b.  Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pejabat untuk penagihan Pajak Bumi dan 
    Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.


                        Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.


                        Pasal 4

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan tindakan penagihan apabila pajak yang terutang 
    sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
    (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan 
    Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang 
    harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.

(2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan melaksanakan tindakan penagihan apabila pajak 
    yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), 
    Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), Surat Ketetapan Bea Perolehan 
    Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
    dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
    Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak 
    atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo.

(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila diminta oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
    Bangunan dapat melaksanakan tindakan Penagihan Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud 
    dalam ayat (2), demikian pula sebaliknya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dapat 
    melaksanakan tindakan Penagihan Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
    

                        Pasal 5

(1) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diawali dengan 
    penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang 
    ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.    

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak 
    yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.


                        Pasal 6

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 
21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.


                        Pasal 7

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo 
    pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh 
    Pejabat apabila :
    a.  Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
    b.  Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka 
        menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di 
        Indonesia;
    c.  terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau 
        menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan 
        perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
    d.  badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
    e.  terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda 
        kepailitan.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
    a.  nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
    b.  besarnya utang pajak;
    c.  perintah untuk membayar; dan
    d.  saat pelunasan pajak.


                        Pasal 8

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat :
a.  sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
b.  tanpa didahului Surat Teguran;
c.  sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
d.  sebelum penerbitan Surat Paksa.


                        Pasal 9

Surat Paksa diterbitkan apabila :
a.  Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau 
    Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
b.  terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
c.  Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan 
    angsuran atau penundaan pembayaran pajak.


                        Pasal 10

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa 

    kepada Penanggung Pajak.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang 
    sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama 
    yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.


                        Pasal 11

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
a.  Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
b.  orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung 
    Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
c.  salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila 
    Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
d.  para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.


                        Pasal 12

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
a.  pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat 
    kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang 
    memungkinkan; atau
b.  pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita 
    Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.


                        Pasal 13

(1) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas 
    atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat 
    Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau 
    likuidator.

(2) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak 
    dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.   

(3) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak dapat 
    dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

(4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau 
    tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa 
    pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, 
    atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
    

                        Pasal 14

(1) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta 
    bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali 
    ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(2) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membantu dan 
    memberitahukan tindakan yang teIah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

(3) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 menolak 
    untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya 
    dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa 
    dianggap telah diberitahukan.


                        Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat 
    diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.

(2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan 
    kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.


                        Pasal 16

(1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat 
    terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dan Surat Paksa yang 
    dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

(2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan 
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pejabat tidak memberikan 
    keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk 
    sementara waktu.

(4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 
    sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya 
    terdapat kesalahan atau kekeliruan.

(5) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh 
    Pejabat.


                        Pasal 17

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.


                        Pasal 18

Ketentuan penagihan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor dengan surat paksa diatur dalam 
Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.


                        Pasal 19

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 
tentang Penunjukan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan 
Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/1999 kecuali 
sepanjang menyangkut kepabeanan dan cukai, dinyatakan tidak berlaku.


                        Pasal 20

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
</code>