KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
               KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                        NOMOR 18 TAHUN 2001
Ãƒâ€šÃ‚Â 
                            TENTANG

                PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 
           TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL 
                   DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION

Ãƒâ€šÃ‚Â                         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.  bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi dan instansi dalam Kabinet Periode 
    Tahun 1999-2004, perlu diadakan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Nasional untuk Perundingan 
    Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization (WTO);
b.  bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Republik 
    Indonesia Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan 
    Multilateral dalam Kerangka Word Trade Organization;

Mengingat :

1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua 
    Undang-Undang Dasar 1945;
2.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
    Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3.  Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan 
    Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization.

                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA 
WORLD TRADE ORGANIZATION.


PERTAMA :   Mengubah susunan keanggotaan Tim Nasional World Trade Organization (WTO) sebagaimana 
        ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999, sehingga seluruhnya berbunyi 
        sebagai berikut :

        Pengarah    :   Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;

        Ketua       :   Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

        Wakil Ketua I   :   Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan lnternasional 
                    Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

        Wakil Ketua II  :   Duta Besar Republik Indonesia untuk WTO/Deputi Wakil Tetap 
                    Republik Indonesia II di Jenewa;

        Anggota     :   1.  Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan 
                        Perdagangan;
                    2.  Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen 
                        Perindustrian dan Perdagangan;
                    3.  Direktur Jenderal lndustri Logam, Mesin, Elektronika, dan 
                        Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
                    4.  Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, 
                        Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
                    5.  Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, 
                        Departemen Luar Negeri;
                    6.  Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
                    7.  Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
                    8.  Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen 
                        Keuangan;
                    9.  Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, 
                        Departemen Keuangan;
                    10. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Hukum;
                    11. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
                    12. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
                        Pertanian, Departemen Pertanian;
                    13. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen 
                        Pertanian;
                    14. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan 
                        dan Perikanan;
                    15. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan dan 
                        Telekomunikasi;
                    16. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen 
                        Perhubungan dan Telekomunikasi;
                    17. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen 
                        Kehakiman dan HAM;
                    18. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
                    19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 
                        Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Departemen Tenaga 
                        Kerja dan Transmigrasi;
                    20. Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet;
                    21. Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Badan Urusan 
                        Logistik (BULOG);
                    22. Deputi Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, Kantor 
                        Menteri Negara Lingkungan Hidup;
                    23. Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan, Badan 
                        Pengendalian Dampak Lingkungan;
                    24. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi 
                        lnternasional, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang 
                        Perekonomian;
                    25. Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan 
                        Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Jasa, Kantor 
                        Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
                    26. Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama 
                        Luar Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan 
                        Nasional;
                    27. Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Internasional, Badan 
                        Koordinasi Penanaman Modal;
                    28. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

        Sekretaris  :   Direktur Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan 
                    Perdagangan.


KEDUA   :   Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID
</code>