KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   28 September 2001

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1177/PJ.52/2001

                             TENTANG

                  PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR DAN PPh

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 6 September 2001 hal sebagaimana tersebut pada 
pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut : 

1.      Dalam surat Saudara tersebut dijelaskan bahwa :     
        Sehubungan dengan surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor 
    S-665/PJ.52/2001 tanggal 23 Mei 2001 perihal permohonan pembebasan PPN Impor dan PPh, Pengda 
    Perbasi Jawa Barat yang mendatangkan peralatan dari luar negeri memohon kembali agar dapat 
    dibebaskan dari pungutan pajak tersebut.     

2.      Pajak Penghasilan :     
        a.      Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
        254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan 
        Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya 
        sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001 
        tanggal 4 Juli 2001, diatur bahwa dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah impor 
        barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
        undangan tidak terutang Pajak Penghasilan dan impor barang-barang tertentu yang 
        dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai.     
        b.      Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 tentang 
        Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 
        disebutkan bahwa unit tertentu dari badan Pemerintah tidak termasuk sebagai subjek Pajak 
        apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :     
                1.      Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;     
                2.      Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;     
                3.      Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 
            Daerah; dan     
                4.      Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.     

3.      Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah :     
        a.      Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak 
        Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana 
        telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, dengan Peraturan 
        Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, 
        baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk 
        impor Barang Kena Pajak tertentu.     
        b.      Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 Tentang Impor dan atau 
        Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang 
        dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah :     
                1.      Senjata, amunisi, alat angkutan di air , alat angkutan di bawah air, alat angkutan di 
            udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen atau 
            bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dam amunisi oleh PT. P, untuk 
            keperluan TNI dan POLRI yang belum dibuat di dalam negeri;     
                2.      Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);     
                3.      Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;     
                4.      Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan 
            penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan 
            suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang 
            diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan 
            penangkapan ikan nasional;     
                5.      Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat 
            keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor 
            dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Niaga Nasional;     
                6.          Kereta Api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta 
            prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. KAI; dan     
                7.      Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah 
            Negara Republik Indonesia yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia.

4.      Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada butir 2 dan 3 serta memperhatikan isi surat Saudara 
    tersebut pada butir 1, dengan ini ditegaskan kembali sebagai berikut :     
        a.      Pajak Penghasilan :     
                Impor peralatan dari luar negeri oleh Pengda Perbasi Jawa Barat tidak termasuk sebagai 
        impor barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 karena KONI tidak memenuhi 
        kriteria badan/lembaga yang dapat ditetapkan sebagai non Subyek PPh, maka atas impor 
        peralatan tersebut tetap dipungut PPh Pasal 22.     
        b.      Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah :     
                Peralatan yang diimpor oleh Pengda Perbasi Jawa Barat tidak termasuk Barang Kena Pajak 
        yang atas impornya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu atas impor 
        tersebut tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian untuk dimaklumi. 




Direktur Jenderal Pajak 

ttd.

Hadi Poernomo
NIP. 060027375 


Tembusan : 
1.      Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2.      Direktur Pajak Penghasilan
3.      Direktur Peraturan Perpajakan
4.      Direktur PPN dan PTLL
</code>