KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                           NOMOR 350/KMK.014/1998

                        TENTANG 

     NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 
   DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU 
                   UNTUK TANGGAL 20 SAMPAI DENGAN 26 JULI 1998

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang 
    Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
    Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus 
    terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
b.  bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea 
    Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak 
    Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 sampai dengan 26 Juli 1998.

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 
    Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
    Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 
    tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1991 
    (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567).
2.  Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah diubah 
    dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 
    Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 
    Mewah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568).
3.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
4.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa 
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara 
    Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291).
6.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarip dan Tata 
    Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu.
7.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 334/KMK.017/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarip Pajak 
    Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya.

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN 
BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, 
PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 SAMPAI DENGAN 26 JULI 1998


                        Pasal 1

Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 sampai dengan 26 
Juli 1998, ditetapkan sebagai berikut :

1.  Rp. 13.100,00   Untuk dolar Amerika Serikat (USD)       1,-
2.  Rp.   8.086,63  Untuk dolar Australia (AUD)         1,-
3.  Rp.   1.033,94  Untuk Schilling Austria (ATS)           1,-
4.  Rp.      352,52 Untuk franc Belgia (BEF)                1,-
5.  Rp.   8.800,21  Untuk dolar Canada (CAD)            1,-
6.  Rp.   1.908,05  Untuk kroner Denmark (DKK)          1,-
7.  Rp.   7.261,64  Untuk mark Jerman (DEM)         1,-
8.  Rp.   2.164,54  Untuk franc Perancis (FRF)          1,-
9.  RP.   1.690,43  Untuk dolar Hongkong (HKD)          1,-
10. Rp.      736,36 Untuk lire Itali (ITL)              100,-
11. Rp.   3.111,64  Untuk ringgit Malaysia (MYR)            1,-
12. Rp.   6.435,61  Untuk guilder Belanda (NLG)         1,-
13. Rp.   6.800,21  Untuk dolar Selandia Baru (NZD)         1,-
14. Rp.   1.706,94  Untuk kroner Norwegia (NOK)         1,-
15. Rp. 21.401,47   Untuk poundsterling Inggris (GBP)       1,-
16. Rp.   7.625,15  Untuk dolar Singapura (SGD)         1,-
17. Rp.   1.625,34  Untuk kroner Swedia (SEK)           1,-
18. Rp.   8.615,59  Untuk franc Swiss (CHF)             1,-
19. Rp.   9.288,80  Untuk yen Jepang (JPY)              100,-
20. Rp.   2.079,36  Untuk kyat Burma (BUK)              1,-
21. Rp.      307,37 Untuk rupee India (INR)             1,-
22. Rp. 42.897,38   Untuk dinar Kuwait (KWD)            1,-
23. Rp.      282,20 Untuk rupee Pakistan (PKR)          1,-
24. Rp.      314,22 Untuk peso Philipina (PHP)          1,-
25. Rp.        70,95    Untuk escudo Portugis (PTE)         1,-
26. Rp.   3.492,68  Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)          1,-
27. Rp.   8.558,74  Untuk peseta Spanyol (ESP)          100,-
28. Rp.      200,40 Untuk rupee Sri Lanka (LKR)         1,-
29. Rp.      313,77 Untuk baht Thailand (THB)           1,-
30. Rp.   7.703,69  Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)     1,-


                        Pasal 2

Dalam hal Kurs Valuta Asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai 
dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan 
kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.


                        Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 1998
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO
</code>