KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      6 April 2001

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                            NOMOR SE - 09/PJ.6/2001

                               TENTANG

            PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-269/PJ/2001
         TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN BENTUK SERTA FUNGSI SURAT SETORAN
             BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB)

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2001 tanggal 2 April 2001
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (SSB) sebagai pengganti Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 02/PJ./2000 
tanggal 5 Januari 2000, dengan penjelasan sebagai berikut :

1.  Pokok-pokok perubahan bentuk SSB sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud 
    meliputi :
    a.  Menampung penambahan objek pajak baru, yaitu karena waris, penggabungan usaha, 
        peleburan usaha, dan pemekaran usaha beserta kode transaksinya.
    b.  Menghilangkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar 
        Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada SSB, sehingga dapat diisi sesuai besarnya 
        NPOPTKP masing-masing Kabupaten/Kota.
    c.  Menyesuaikan dengan perubahan ketentuan pengenaan BPHTB karena waris, hibah wasiat, 
        dan pemberian hak pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 111
        Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000.
    d.  Menyesuaikan dengan perubahan ketentuan pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana 
        diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK.04/2000 jo. Keputusan Direktur 
        Jenderal Pajak Nomor 531/PJ/2000.
    e.  Menambahkan isian Nomor Sertifikat pada SSB untuk kepentingan sistem adminstrasi BPHTB.

2.  Spesifikasi teknis pencetakan formulis SSB tidak ada perubahan, yaitu dicetak dalam rangkap 5 (lima)
    menggunakan kertas tipis carbonized warna putih dengan ukuran folio (21,5 x 33 cm)

3.  Formulir SSB lama sebagaimana Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2001
    masih dapat dipergunakan dengan penyesuaian seperlunya, sepanjang persedian masih ada.

Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2001 tanggal 2 April 2001 
tersebut, dimohon agar Saudara melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada instansi lain yang terkait, seperti
BPN, PPAT/Notaris, Kantor Lelang Negara dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Saudara.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PBB dan BPHTB,

ttd.

SUHARNO
NIP 060035801


Tembusan :
1.  Direktur Jenderal Pajak;
2.  Sekretaris Ditjen Pajak;
3.  Para Direktur di lingkungan Ditjen Pajak
</code>