KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 583/KMK.03/2003

 

TENTANG 

 

PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (//BONDED ZONE//)

DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang


:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=3bf29f38421bc1764e6f1d1545479f93|**63 TAHUN 2003**]] tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di  Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b|**16 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 

 

 

2.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); 

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor [[view.php?id=f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6|**143 TAHUN 2000**]] tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]]  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);  

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=3bf29f38421bc1764e6f1d1545479f93|**63 TAHUN 2003**]] tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di  Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4352);  

 

 

5.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (//BONDED ZONE//) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM. 

 

 

Pasal 1 

 

 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 

 

 

1.

Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam  adalah Daerah Industri Pulau Batam  dan pulau-pulau di sekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

 

2.

Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam yang melakukan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor. 

 

 

Pasal 2

 

 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas :   

 

 

a.

penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu : 

 

 

 

1)

penyerahan Barang Kena Pajak antar Pengusaha; 

 

 

 

2)

penyerahan Barang Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak di daerah Pabean di luar Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam kepada Pengusaha; 

 

 

 

sepanjang Barang Kena Pajak tersebut akan digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;  

 

 

b.

impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut akan digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor. 

 

 

Pasal 3 

 

 

(1)

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib menerbitkan Faktur Pajak yang dibubuhi cap “PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut sesuai PP Nomor [[view.php?id=3bf29f38421bc1764e6f1d1545479f93|**63 TAHUN 2003**]]. 

 

 

(2)

Atas impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Direktur Jenderal Bea dan Cukai membubuhkan cap “PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut sesuai PP Nomor [[view.php?id=3bf29f38421bc1764e6f1d1545479f93|**63 TAHUN 2003**]]” pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang pada saat penyelesaian dokumen impor. 

 

 

Pasal 4 

 

 

Dalam hal Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak dipungut harus dibayar kembali ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.    

 

 

Pasal 5 

 

 

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.   

 

 

Pasal 6 

 

 

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku : 

 

 

1.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=1651cf0d2f737d7adeab84d339dbabd3|**47/KMK.01/1987**]] tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran/Pemasukan/Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari/ke/di Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam dan Pulau-pulau di Sekitarnya yang Dinyatakan sebagai Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a9a6653e48976138166de32772b1bf40|**548/KMK.04/1994**]]; 

 

 

2.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=0d3180d672e08b4c5312dcdafdf6ef36|**192/KMK.04/1998**]] tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]] tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (//Bonded Warehouse//) Daerah Industri Pulau Batam,   

 

 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

Pasal 7 

 

 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004. 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal 31 Desember 2003

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

 

 

 

 

 

BOEDIONO