KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               13 Pebruari 1993

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 212/PJ.51/1993

                            TENTANG

           PENAGIHAN PPN YANG TERUTANG KARENA MERGER/PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat PT. XYZ kepada Ketua BKPM No. XXX tanggal 20 Agustus 1992 perihal akta 
perubahan PT. XYZ, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dengan adanya surat Ketua BKPM No. XXX  tanggal 11 Agustus 1992 perihal persetujuan 
    penggabungan perusahaan, maka telah disetujui merger/penggabungan PT. ABC ke dalam PT. XYZ.

2.  Sesuai dengan Pasal 1 huruf d angka 1 dan memori penjelasan Undang-undang PPN 1984, Barang 
    Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan termasuk dalam pengertian 
    penyerahan Barang Kena Pajak, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga atas persediaan 
    PT. ABC yang masih tersisa pada saat pembubaran terutang PPN.

3.  Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1441b/KMK.04/1989 jo. Pasal 5 
    ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 577/KMK.00/1989, PPN yang telah diberikan 
    penangguhan harus disetor kembali ke Kas Negara apabila Barang Modal tertentu yang berupa mesin, 
    peralatan dan peralatan pabrik ternyata dijual atau dipindah tangankan baik sebagian maupun 
    seluruhnya sebelum habis nilai bukunya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang PPh 1984.

    Besarnya Pajak Masukan yang harus disetor kembali dihitung sesuai dengan rumus sebagaimana 
    diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1441b/KMK.04/1989.

4.  Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan adanya penggabungan/merger PT. ABC NPWP : 
    X.XXX.XXX.X-XXX d/a Gdn Lt.III, Jl. A ke dalam PT. XYZ, harap Saudara menagih :
    a.  PPN yang terutang atas persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat
        pembubaran PT. ABC;
    b.  Pajak Masukan yang harus disetor kembali oleh PT. ABC apabila ada.

Laporan Saudara kiranya dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk dilaksanakan.




A.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

Drs. SUNARIA TADJUDIN
</code>