KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                     PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI
                       NOMOR 48 TAHUN 2007

                        TENTANG

                            PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                           GUBERNUR BALI,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka meningkatan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa, perlu 
    meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum;
b.  bahwa sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 02/Depeprov/XI/2007 disepakati 
    adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2008 sesuai dengan rekomendasi Bupati/
    Walikota/Kesepakatan Tripartit 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se Bali;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
    menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
    Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
    115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Nomor 4389);
4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
    sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
    Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
    Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4548);
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981);
6.  Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan
    Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
    Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
8.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara
    Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;


                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA.


                        Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur.


                        Pasal 2

Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi upah bulanan yang terdiri dari upah pokok 
termasuk tunjangan tetap, berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun
termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan.


                        Pasal 3

Besarnya upah pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan berdasarkan kesepakatan
secara musyawarah oleh pengusaha dengan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh 
dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan peningkatan biaya hidup secara umum.


                        Pasal 4

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.


                        Pasal 5

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat 
mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi 
Bali.


                        Pasal 6

Bagi Kabupaten/Kota yang belum mengusulkan penetapan upah minimum maka berlaku Upah Minimum
Provinsi.


                        Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 34 TAHUN 2006 tentang
Penetapan Upah Minimum Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.


                        Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.




                        Ditetapkan di Denpasar
                        pada tanggal 24 Oktober 2007
                        GUBERNUR BALI,

                        ttd.

                        DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

I NYOMAN YASA
</code>