KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               13 Oktober 2005

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 917/PJ.52/2005

                             TENTANG

            PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN 
                    ATAS PRODUK JOINT FINANCING

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 27 Juni 2005, dengan ini kami sampaikan hal-hal 
sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut Saudara menjelaskan bahwa :
    a.  PT ABC dan PT XYZ akan melakukan suatu kerjasama Joint Financing (JF), dimana PT ABC 
        akan menerbitkan kartu kredit baru yang pembiayaan/pendanaan atas kartu kredit tersebut 
        akan dilakukan bersama oleh PT ABC dan PT XYZ dengan porsi 50% : 50%.
    b.  Atas pemakaian kartu kredit untuk belanja maupun penarikan tunai, pemegang kartu kredit 
        (cardholder) wajib melakukan pembayaran kembali pokok pinjamannya, ditambah dengan 
        bunga yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, dengan cicilan bulanan untuk 
        jangka waktu 12 bulan sampai 36 bulan, atau jangka waktu lainnya yang disepakati.
    c.  Pihak-pihak yang terlibat dalam JF adalah, PT ABC dan PT XYZ sebagai Penyedia dana/
        Financiers yang secara bersama-sama memberikan kredit ke cardholder dengan porsi 50% : 
        50% dan Pemegang Kartu/Cardholder yaitu perorangan.
    d.  Pemohon kartu kredit akan mengisi dan menandatangani suatu aplikasi permohonan kartu 
        kredit yang mencakup klausul bahwa pembiayaan atas kartu kredit tersebut dilakukan 
        bersama oleh PT ABC dan PT XYZ dengan porsi 50% : 50%.
    e.  PT ABC dan PT XYZ telah sepakat untuk berbagi peran, tugas dan tanggung jawab dalam 
        menjalankan proses pemberian kredit sampai dengan pembayaran cicilan dari nasabah. 
        Peran, tugas dan tanggung jawab dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan kedua 
        belah pihak.
    f.  Dalam proses tersebut PT ABC akan mengambil peranan mengirimkan formulir aplikasi 
        kepada nasabah yang telah dipilih, dan bersama-sama PT XYZ menilai kelayakan nasabahnya 
        yang akan diberikan penawaran, menerima formulir aplikasi dari nasabah, menentukan 
        parameter/kriteria kelayakan nasabah, memberi persetujuan kredit, melaksanakan proses 
        pencairan dana kepada nasabah dan menerima penyetoran cicilan hutang dari nasabah 
        melalui rekening joint account PT ABC - PT XYZ. Sedangkan PT XYZ akan menyeleksi nasabah 
        berdasarkan parameter/kriteria underwriting yang telah ditetapkan bersama, memasukkan 
        data nasabah ke sistem JF, menjalankan aktivitas pelayanan nasabah, melakukan penagihan.
    g.  Dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam JF, PT XYZ akan membentuk suatu divisi yang 
        terpisah dari aktivitas usaha PT XYZ yang lain, namun divisi tersebut masih berada di bawah 
        entitas PT XYZ.
    h.  Sesuai dengan porsi pembiayaan yang disepakati dalam JF, PT XYZ dan PT ABC akan 
        mencatat piutang dalam pembukuan sebesar porsinya masing-masing. Karena data nasabah 
        dan jumlah total pinjaman harus dimasukkan dahulu kedalam sistem piutang yang dikelola 
        oleh PT XYZ, maka PT XYZ akan melakukan pencatatan 100% piutang dalam perkiraan 
        piutang dan dalam waktu paling lambat 2 hari, piutang tersebut akan dicatat oleh masing-
        masing pihak sesuai dengan porsinya dalam JF.
    i.  Dana pembayaran dari nasabah yang meliputi porsi cicilan pokok, bunga, dan pendapatan 
        lainnya akan ditampung di rekening joint account PT ABC - PT XYZ. Selanjutnya masing-
        masing pihak akan mencatat pembayaran dari nasabah ke dalam pembukuannya masing-
        masing.
    j.  Penyaluran dana dari rekening joint account PT ABC - PT XYZ akan dilakukan dengan cara 
        sebagai berikut:
        -   Cicilan pokok hutang : akan dibagi sesuai dengan porsi pembiayaan masing-masing
            pihak, dalam ini 50% : 50%.
        -   Pendapatan JF : akan dibagi sesuai dengan cara yang diatur dalam huruf k dibawah 
            ini.
    k.  PT ABC dan PT XYZ akan menerima porsi yang berbeda atas pendapatan bunga dan 
        pendapatan lainnya (misalnya biaya administrasi, denda keterlambatan), karena PT ABC & 
        PT XYZ akan mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang yang berbeda dalam 
        pelaksanaan produk JF. Pembagian pendapatan akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 
        JF sebagai berikut :
        i.  Pada dasarnya kerjasama JF ini adalah PT ABC dan PT XYZ akan membagi Hasil 
            Usaha dengan proporsi setara 50% : 50%. Hasil Usaha didefinisikan sebagai 
            pendapatan bunga dan lainnya dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan 
            dalam pengoperasian JF. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk Cost of Fund, biaya 
            pencadangan piutang, dan biaya-biaya lainnya yang hanya relevan terhadap salah 
            satu pihak,
        ii. Berhubung tugas, tanggung jawab dan wewenang PT ABC dan PT XYZ yang berbeda, 
            ada kemungkinan salah satu pihak mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada 
            pihak lainnya,
        iii.    Oleh karena itu, pendapatan bunga dan pendapatan lainnya dari produk JF yang 
            diterima PT ABC dan PT XYZ akan berbeda pula, antara lain memperhitungkan biaya 
            yang sudah dikeluarkan masing-masing pihak.

2.  Saudara meminta penegasan bahwa : 
    1.  Pemberian pinjaman dalam bentuk Joint Financing yang diberikan kepada nasabah termasuk 
        dalam kategori jasa perbankan/jasa keuangan, sehingga atas penyerahannya tidak terhutang 
        PPN.
    2.  Penghasilan Joint Financing berupa bunga dan pendapatan lainnya yang untuk sementara 
        ditampung dalam rekening joint account PT ABC - PT XYZ dan selanjutnya diteruskan ke PT 
        XYZ dan PT ABC sesuai mekanisme pembagian pendapatan yang disepakati bersama adalah 
        merupakan penerusan pembayaran dari nasabah dan bukan merupakan penyerahan yang 
        terhutang PPN.

3.  Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah sebagai berikut :
    a.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
        Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
        Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :
        1)  Pasal 1 butir 5 dan 6, bahwa Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan 
            berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang 
            atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang 
            dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan 
            bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
        2)  Pasal 4 huruf c, bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam 
            Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Dalam penjelasannya dijelaskan 
            bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
            berikut :
            -   jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
            -   penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
            -   penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
        3)  Pasal 4A ayat (3) huruf d, bahwa jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa di 
            bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
    b.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang 
        tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain diatur sebagai berikut :
        1). Pasal 5 huruf d, bahwa kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa di bidang 
            perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
        2). Pasal 8 huruf a, bahwa jenis jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha 
            dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi jasa 
            perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang 
            Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
            Undang Nomor 10 Tahun 1998, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan 
            barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 
            suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang.
    c.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
        Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan antara lain diatur sebagai berikut :
        1). Pasal 1 angka 11, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 
            yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
            pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam 
            untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
        2). Pasal 6, disebutkan bahwa jasa perbankan meliputi antara lain pemberian kredit dan 
            menyediakan pembiayaan.

4.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 3 di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada 
    butir 1, dengan ini diberikan penegasan bahwa :
    a.  Pemberian pinjaman yang dilakukan dalam bentuk Joint Financing pada intinya adalah bentuk 
        dari pemberian kredit yang merupakan salah satu jenis dari jasa perbankan yang diatur dalam 
        Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
        Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena itu mengingat jasa perbankan adalah 
        salah satu jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Pemerintah 
        Nomor 144 TAHUN 2000 maka pemberian pinjaman dalam Joint Financing tidak terutang Pajak 
        Pertambahan Nilai.
    b.  Sejalan dengan hal tersebut maka pembayaran pokok pinjaman dan cicilan bunga yang 
        dibayarkan oleh nasabah melalui rekening joint account PT ABC - PT XYZ, yang selanjutnya 
        disalurkan kepada PT XYZ dan PT ABC sesuai dengan mekanisme pembagian pendapatan 
        yang disepakati bersama, pada hakikatnya adalah pengembalian pokok pinjaman dan 
        pembayaran bunga yang dibayarkan nasabah kepada PT XYZ dan PT ABC, sehingga atas 
        transaksi tersebut juga tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian untuk dimaklumi.



DIREKTUR,

ttd.

A. SJARIFUDDIN ALSAH
</code>