KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
\\
{{/tkb/admin/user_images/images/LOGO-djp.png}}

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**\\
 

Jalan Gatot Subroto No. 40-42\\
Jakarta 12190\\
Kotak Pos 124

Telepon   : 5250208;5251609\\
Faksimili : 5262880\\
Website   : http:%%//%%www.pajak.go.id


----

Yth.

1. Para Kepala Kanwil DJP\\
2. Para Kepala KPP Pratama\\
3. Para Kepala KP2KP\\
seluruh Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT EDARAN\\
NOMOR SE-97/PJ/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN\\
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK\\
BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN\\
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK\\
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK\\
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR

 

 

 

 

 

 

 

 

           Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=e394c4fcf4858aeb877a99486c9c9418|**111/PMK.03/2009**]] tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,  yang  Tidak  Benar  dan  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor [[../peraturan/view.php?id=bcb2f48943ad975a47cdab47193c3bd0&str=&q_do=match|**56/PJ/2009**]] tentang Tata Cara Pengajuan  dan  Penyelesaian Permohonan  Pengurangan  atau  Penghapusan  Sanksi  Administrasi  Pajak  Bumi  dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan  Pajak  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  dan  Surat  Tagihan  Pajak Pajak  Bumi  dan Bangunan, yang Tidak Benar, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

I.

**Pengertian**

 

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

 

1.

Pengurangan adalah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun  1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]].

 

2.

Pengurangan sanksi adalah pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana  telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]].

 

3.

Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  yang  selanjutnya  disebut  dengan  KPP  Pratama adalah KPP Pratama yang menerbitkan SPPT, SKP PBB, dan/atau STP PBS.

 

4.

Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal Pajak  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Kanwil DJP  adalah  Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal  Pajak  yang  membawahkan  KPP Pratama.

II.

**Ruang Lingkup**

 

1.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB:

 

 

a.

dapat dilakukan atas denda administrasi  yang  tercantum  dalam  Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB) atau Surat Tagihan Pajak PSB (STP PBB) ;

 

 

b.

dapat  dilakukan  dalam  hal  sanksi  administrasi  yang  tercantum  dalam  SKP  PBB atau  STP  PBB  dikenakan  karena  kekhilafan  Wajib  Pajak  atau  bukan  karena kesalahan Wajib Pajak;

 

 

c.

berbeda dengan pengurangan denda administrasi Pasal 20 UU PBB.

 

2.

Pengurangan ketetapan PBB:

 

 

a.

dapat dilakukan atas SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, yang tidak benar;

 

 

b.

dapat  dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran  luas  objek  pajak  bumi dan/atau  bangunan,  Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan, dan/atau penafsiran peraturan perundang-undangan PBB;

 

 

c.

berbeda dengan pengurangan Pasal 19 UU PBB.

 

3.

Pembatalan ketetapan PBB  yang  tidak benar, dapat dilakukan dalam hal SPPT, SKP PBB, atau STP PBB seharusnya tidak diterbitkan, antara  lain disebabkan karena:

 

 

a.

SPPT, SKP PBB, atau STP PBB untuk objek pajak dan Tahun Pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu;

 

 

b.

SPPT, SKP PBB, atau STP PBB untuk objek  pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU PBB.

III.

**Penerimaan Berkas dan Penelitian Persyaratan Permohonan**

 

1.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB dan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, yang tidak benar, diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama, atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah KPP Pratama yang bersangkutan,  baik secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

 

2.

Dalam hal diajukan melalui KP2KP, berkas permohonan dimaksud harus diteruskan ke KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung  sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.

 

3.

Tanggal  penerimaan  surat  permohonan  yang  dijadikan  dasar  untuk  memproses permohonan  tersebut adalah:

 

 

a.

tanggal terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau petugas yang ditunjuk; atau

 

 

b.

tanggal  tanda  pengiriman  surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

 

4.

KPP Pratama melaksanakan penelitian persyaratan  terhadap permohonan dimaksud dengan menggunakan  lembar penelitian persyaratan permohonan.

 

5.

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Dalam hal permohonan pembatalan SPPT diajukan secara  kolektif  dan  terdapat sebagian permohonan pembatalan  SPPT tidak memenuhi persyaratan, maka atas sebagian  permohonan pembatalan SPPT yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.

 

6.

Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus memberitahukan secara  tertulis  disertai alasan yang mendasari kepada:

 

 

a.

Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau

 

 

b.

Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan pembatalan SPPT diajukan secara kolektif.

IV.

**Penanganan Berkas Permohonan yang Memenuhi Persyaratan**

 

1.

KPP Pratama mengelompokkan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB, dan berkas permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, yang tidak benar, berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan penelitian:

 

 

a.

berkas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif  yang kewenangan penelitiannya ada pada KPP Pratama;

 

 

b.

berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB, dan berkas permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, yang tidak benar, yang kewenangan penelitiannya ada pada Kanwil DJP;

 

 

c.

berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB yang kewenangan penelitiannya ada pada Kantor Pusat DJP.

 

2.

KPP  Pratama mengirimkan berkas permohonan dimaksud yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Kanwil DJP atau Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Keberatan dan Banding menggunakan surat penerusan  berkas  permohonan dengan ketentuan:

 

 

a.

dilampiri lembar penelitian persyaratan permohonan;

 

 

b.

pengiriman dilakukan dalam jangka waktu paling  lama:

 

 

 

1)

sepuluh hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan dalam hal:

 

 

 

 

a)

kewenangan melakukan penelitian dan menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB, dan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, yang tidak benar, ada pada Kanwil DJP;

 

 

 

 

b)

kewenangan melakukan penelitian dan menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB ada pada Kantor Pusat DJP.

 

 

 

2)

dua  bulan  sejak  tanggal  penerimaan surat permohonan pembatalan SPPT yang  diajukan secara kolektif, disertai laporan hasil penelitian pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif.

 

3.

Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, Kepala KPP Pratama/Kepala Kanwil DJP/Direktur Keberatan dan Banding berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan penelitian masing-masing, menugaskan kepada petugas peneliti untuk melakukan penelitian dengan menerbitkan Surat Tugas.

 

4.

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan ketentuan:

 

 

a.

petugas peneliti melakukan penelitian di  kantor terhadap berkas permohonan dan apabila diperlukan, petugas peneliti dapat melanjutkan penelitian di  lapangan;

 

 

b.

dalam hal dilakukan penelitian di lapangan Kepala KPP Pratama/pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon Ill pada Kanwil DJP/pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon Ill pada Direktorat Keberatan  dan Banding terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis tanggal pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya;

 

 

c.

dalam hal kewenangan penelitian ada pada Kantor Pusat DJP/Kanwil DJP, penelitian dimaksud dapat dilakukan dengan melibatkan petugas yang ditunjuk dari KPP Pratama;

 

 

d.

hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

 

5.

Penerbitan dan pengiriman keputusan atas permohonan dilakukan dengan ketentuan:

 

 

a.

Keputusan diterbitkan berdasarkan laporan hasil penelitian;

 

 

b.

Salinan Keputusan atas permohonan dimaksud diberikan kepada:

 

 

 

1)

Wajib Pajak/kuasanya, atau Kepala Desa/Lurah dalam hal permohonan pembatalan SPPT diajukan secara kolektif;

 

 

 

2)

Kepala KPP Pratama.

 

6.

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dan penerbitan Surat Keputusan atas permohonan dimaksud disesuaikan dengan jangka waktu penyelesaian permohonan, yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan. Namun demikian, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, penyelesaian permohonan dimaksud agar tidak menunggu batas akhir waktu penyelesaian permohonan.

V.

**Bentuk Formulir**

 

1.

Contoh surat permohonan adalah sebagaimana pada:

 

 

a.

Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB;

 

 

b.

Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pengurangan SPPT, SKP PBB, atau STP PBS, yang tidak benar;

 

 

c.

Lampiran Ill Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pembatalan SPPT, SKP PBS, atau STP PBB,  yang tidak benar

 

 

d.

Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar, yang diajukan secara kolektif.

 

2.

Bentuk formulir lembar penelitian persyaratan permohonan adalah sebagaimana pada:

 

 

a.

Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk  permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB;

 

 

b.

Lampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pengurangan SPPT, SKP PBS, atau STP PBS, yang  tidak benar;

 

 

c.

Lampiran VII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pembatalan SPPT, SKP PBS, atau STP PBS, yang tidak benar;

 

 

d.

Lampiran VIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar, yang diajukan secara kolektif.

 

3.

Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat dipertimbangkan adalah sebagaimana pada:

 

 

a.

Lampiran IX Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB;

 

 

b.

Lampiran X Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pengurangan SPPT, SKP PBS, atau STP PBS,  yang tidak benar;

 

 

c.

Lampiran XI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, yang tidak benar;

 

4.

Contoh surat penerusan berkas permohonan adalah sebagaimana pada Lampiran XII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

 

5.

Surat  tugas penelitian atas permohonan adalah sebagaimana pada Lampiran XIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini .

 

6.

Surat pemberitahuan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak/Kuasanya atau Kepala Desa/Lurah dalam hal permohonan pembatalan SPPT diajukan secara kolektif, adalah sebagaimana pada Lampiran XIV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

 

7.

Bentuk formulir laporan hasil penelitian adalah sebagaimana pada:

 

 

a.

Lampiran XV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB;

 

 

b.

Lampiran XVI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pengurangan SPPT, SKP PBB, atau STP PBS, yang tidak benar;

 

 

c.

Lampiran XVII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, yang tidak benar;

 

 

d.

Lampiran XVIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar, yang diajukan secara kolektif.

VI.

**Prosedur Penyelesaian Permohonan**

 

Prosedur  penyelesaian  permohonan  Pengurangan  Atau  Penghapusan  Sanksi Administrasi  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan,  Dan  Pengurangan  Atau  Pembatalan  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,  Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Surat  Tagihan  Pajak  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan,  Yang  Tidak  Benar  ditetapkan sebagaimana pada Lampiran XIX Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

VII.

**Lain-lain**

 

1.

Dalam hal Kanwil DJP tidak sependapat dengan materi yang tercantum dalam Laporan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh KPP Pratama atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif, Kanwil  DJP dapat melakukan penelitian ulang.

 

2.

Prosedur penyelesaian permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan  Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar sebagaimana pada Lampiran XIX Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini merupakan  perubahan  atas  Standard Operating Procedure (SOP) KPP70-0009 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB di KPP dan SOP KPP70-0058 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembatalan SPPT/SKP/STP.

 

3.

Sejak ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  ini , ketentuan dalam Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  [[view.php?id=e3ca0449fa2ea7701a7ac53fb719c51a|**SE-09/PJ.6/1993**]]  yang  berkaitan  dengan petunjuk pelaksanaan  pengurangan  atau  penghapusan sanksi administrasi PBB dan pengurangan  atau  pembatalan  SPPT,  SKP  PBB,  STP  PBB,  yang  tidak  benar, dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 5 Oktober 2009\\
\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
\\
ttd.\\
\\
MOCHAMAD TJIPTARDJO\\
NIP 060044911