KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 28/PMK.04/2008

 TENTANG\\
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN

\\
MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang


:

a.

bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]], terhadap impor barang pindahan diberikan pembebasan bea  masuk;

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan  Pasal 25 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang   Nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4661);

 

 

2.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan

:

PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN  TENTANG  PEMBEBASAN  BEA  MASUK  ATAS  IMPOR  BARANG  PINDAHAN.

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan  :

 

 

1.

Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah  tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri,  kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.

 

 

2.

 Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

 

 

3.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

Pasal 2

 

 

(1)

Atas impor barang pindahan diberikan pembebasan bea  masuk.

 

 

(2)

Ketentuan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap barang pindahan yang  dikategorikan sebagai barang  dagangan atau kendaraan  bermotor.

 

 

Pasal 3

 

 

Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada :

 

 

a.

Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Negara Republik Indonesia dengan kriteria :

 

 

 

1)

menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari  instansi yang bersangkutan;

 

 

 

2)

menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan  dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.

 

 

b.

Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar.

 

 

c.

Tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan  Indonesia di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus  menerus, berdasarkan perjanjian kerja  dengan  Departemen Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Departemen Luar  Negeri.

 

 

d.

Warga negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah  dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara  terus menerus, yang dibuktikan dengan  surat  keterangan  pindah  dan  rincian  barang  yang  telah  ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.

 

 

e.

Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan  :

 

 

 

1)

izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi  yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun; dan

 

 

 

2)

izin kerja sementara dari departemen yang membidangi  tenaga kerja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja  Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 (satu) tahun.

 

 

Pasal 4

 

 

Barang  pindahan yang diimpor dan diberikan  fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,  harus tiba bersama-sama pemilik yang bersangkutan atau paling lama 3 (tiga) bulan sesudah atau sebelum pemilik barang yang bersangkutan tiba di Indonesia.

 

 

Pasal 5

 

 

Untuk mendapatkan  pembebasan bea  masuk atas  barang  pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemilik barang  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  3  atau kuasanya  menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor ke kantor pabean tempat pemasukan barang pindahan, dengan melampirkan  :

 

 

a.

daftar rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas  barang yang dimintakan pembebasan bea masuk yang telah  ditandasahkan;

 

 

b.

surat keterangan dan/ atau dokumen terkait sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3; dan

 

 

c.

fotokopi paspor.

 

 

Pasal 6

 

 

Atas impor barang pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal   2 ayat   (1),   dilakukan pemeriksaan fisik barang.

 

 

Pasal  7

 

 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan  ini mulai berlaku,  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/ KMK.05/ 1997 tentang  Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

Pasal 8

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga   puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam  Berita Negara Reublik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 11 Februari 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI  KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI  MULYANI  INDRAWATI